SAMARINDA – Rencana pembangunan GPIB Jemaat Bukit Kalvari di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, yang tertahan sejak 2008 mulai menemukan titik terang. Mediasi yang digelar di Puskesmas Lok Bahu, Rabu (23/9), mempertemukan panitia pembangunan gereja, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh masyarakat, dan Pemerintah Kota Samarinda.
Plt Asisten I Pemkot Samarinda Eko Suprayetno mengatakan, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Menurutnya, panitia telah memenuhi sejumlah persyaratan administratif, namun pembangunan rumah ibadah juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial di lingkungan sekitar.
“Kalau semua pihak yang berkepentingan punya niat membangun, tunduk dan taat terhadap norma-norma yang ada di masyarakat, norma hukum, norma agama maupun norma pemerintahan, sebenarnya tidak ada masalah,” ujar Eko.
Dia mengatakan, persoalan yang muncul tidak hanya menyangkut kelengkapan persyaratan formal. Proses pengenalan rencana pembangunan dan perolehan lahan oleh panitia sebelumnya disebut menjadi salah satu faktor yang memicu keberatan masyarakat.
Baca Juga: Bantuan Pangan Beras Samarinda Cair untuk 54 Ribu Jiwa, Loa Bakung Jadi Wilayah Terbanyak
“Walaupun syarat formal dipenuhi, tidak menjadikan kecukupan syarat formal itu menjadi syarat utuh. Masih ada hati yang harus diperbaiki, hati yang harus diobati,” katanya.
Menurut Eko, panitia pembangunan yang sekarang telah mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki persoalan sebelumnya. Dalam mediasi tersebut, panitia juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Lok Bahu serta menyatakan kesiapan membangun komunikasi dan kerja sama dengan warga.
“Panitia yang saat ini dengan jiwa besar memohonkan maaf secara terbuka tadi di forum rapat kepada seluruh yang hadir dan kepada seluruh masyarakat Lok Bahu atas kesalahan yang sudah terjadi,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan GPIB Jemaat Bukit Kalvari SB Silaban mengatakan, pihaknya telah mengantongi sertifikat tanah atas nama GBI. Panitia juga telah mengumpulkan 90 tanda tangan pengguna gereja dan 60 tanda tangan pendukung, dengan tujuh di antaranya masih dalam proses verifikasi.
Panitia juga menyanggupi aspirasi warga agar terdapat rumah jemaat di sekitar lokasi gereja. Silaban menyebut terdapat delapan pemilik lahan dari kalangan jemaat di sisi kiri dan kanan lokasi yang akan didekati untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Kami berkomitmen memenuhi permintaan masyarakat di sana karena itu juga sesuai dengan kesepakatan 2015. Boleh dibangun kalau ada rumah-rumah jemaat,” ujarnya.
Sebelum pembangunan fisik dimulai, panitia akan menyampaikan site plan kepada Pemkot Samarinda melalui Kesbangpol, camat, lurah, dan FKUB. Jika seluruh proses berjalan sesuai rekomendasi dan hasil koordinasi, persiapan lahan diperkirakan dapat dimulai dalam empat hingga enam bulan.
“Kami usahakan semua proses administrasi akan dilanjutkan tahun ini,” pungkas Silaban.
Editor : Muhammad Ridhuan