KALTIMPOST.ID - Langkah sejumlah partai politik di Kalimantan Timur yang mulai memanaskan mesin dan memunculkan figur untuk Pilkada Kota Samarinda dinilai sarat kepentingan perebutan kekuasaan tanpa diimbangi tawaran gagasan konkret bagi masyarakat.
Manuver partai politik yang terburu-buru mengumumkan nama bakal calon tersebut memicu sorotan tajam dari kalangan akademisi kampus. Fenomena curi start itu dipandang memperlihatkan adanya pergeseran peran dasar partai yang kian jauh dari fungsi edukasi publik.
Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah menilai situasi ini menunjukkan terjadinya anomali dalam peran kepartaian di tingkat daerah. Partai politik semestinya lebih memprioritaskan tugas mencerdaskan konstituen ketimbang sibuk bermanuver mengusung nama.
"Pertanyaannya, apakah ada hal penting dibanding soal deklarasi atau calon-mencalonkan diri itu? Ada. Bagaimana merawat kesadaran politik masyarakat itu tugas pokoknya dibanding urusan calon-mencalonkan," ujar pria yang akrab disapa Castro tersebut, Kamis (24/9).
Baca Juga: Polemik Sewa Mobil Jabatan Tuntas, Pihak Ketiga Kembalikan Rp 4,4 Miliar ke Pemkot Samarinda
Castro mengakui setiap partai politik memang memiliki hak serta ruang gerak yang sama dalam menentukan strategi maupun langkah politik. Namun, memajukan figur jauh hari sebelum tahapan resmi dimulai justru mencerminkan orientasi kerja yang keliru.
Kondisi tersebut pada akhirnya menggiring persepsi masyarakat bahwa partai politik sekadar menjadi perahu kontestasi kekuasaan berkala lima tahunan. Padahal, partai politik memikul amanat konstitusional yang jauh lebih besar dalam menjalankan kaderisasi berjenjang dan pendidikan politik berkelanjutan.
"Ini menandakan bahwa urusan calon-mencalonkan diri itu sebenarnya lebih digerakkan oleh syahwat politik. Bukan berdasarkan tanggung jawab partai politik untuk membangun kesadaran atau mewarnai dengan ide dan gagasan," tegas akademisi Fakultas Hukum Unmul ini.
Kritik Dominasi Figur Tanpa Konsep
Ia juga menyangsikan kesiapan partai politik di tingkat lokal dalam merumuskan arah serta desain perbaikan sistem kepemiluan ke depan. Pengurus partai di daerah dinilai sangat jarang bekerja pada tataran penyempurnaan sistem yang mendasar bagi kesejahteraan masyarakat.
Anomali lain yang dinilai sangat mencolok adalah dominasi popularitas personal dibandingkan pertarungan konsep pembangunan daerah. Sejumlah nama bakal kandidat mulai gencar diperkenalkan ke ruang publik, namun visi serta arah pemikiran yang mereka tawarkan masih sangat kabur.
"Harusnya kalau kita bicara soal sistem politik yang ideal, yang lebih penting itu adalah ide dan gagasan yang ditawarkan, bukan soal orangnya. Kan itu yang menjadi kritikan sebenarnya," tutur Castro membeberkan pandangannya.
Castro bahkan mengibaratkan dinamika politik saat ini layaknya lirik lagu Ariel Peterpan, ketika posisi kepala berada di kaki dan kaki berada di kepala. Urutan logika berpolitik dinilai terbalik karena sosok figur lebih diagungkan ketimbang substansi ide pembangunan.
"Jangan dibolak-balik seolah-olah orangnya ada, lalu gagasannya menyusul. Partai politik bertanggung jawab mendorong diskursus, misalnya Samarinda dan Kalimantan Timur ini mau dibawa ke mana, baru kemudian bicara orangnya," pungkas Castro.
Pendidikan politik dan pertarungan gagasan pembangunan dinilai mendesak dikedepankan agar Pilkada tidak sekadar menjadi ajang transaksi figur tanpa arah perubahan nyata bagi daerah.
Editor : Muhammad Ridhuan