KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Rencana perombakan dan penggabungan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mendapat respons positif dari jajaran legislatif. Kebijakan perbaikan struktur tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan birokrasi yang efisien.
Dalam rencana penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) tersebut, urusan pariwisata akan dipisahkan dari Disporapar dan kebudayaan dari Disdikbud untuk disatukan menjadi dinas baru.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Anhar, menyatakan dukungannya terhadap rencana yang digagas Wali Kota Samarinda Andi Harun tersebut. Menurutnya, perampingan organisasi perangkat daerah sudah semestinya dilakukan guna mengefisiensikan anggaran daerah.
"Kita apresiasi langkah yang diambil Wali Kota Samarinda Andi Harun. Itu langkah cerdas dalam rangka miskin struktur tapi kaya fungsi, dan itu yang sebenarnya diharapkan," ujarnya.
Baca Juga: Transformasi Pelayanan, UDD PMI Paser Kini Mampu Produksi 5 Komponen Darah Spesifik
Anhar menambahkan, penggabungan dinas yang memiliki rumpun kerja serupa sangat relevan dengan kondisi keuangan daerah saat ini. Kebijakan ini dinilai mampu mengurangi beban belanja birokrasi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
"Di tengah ketidakberdayaan fiskal daerah saat ini, tentu temanya adalah miskin struktur kaya fungsi. Untuk apa juga banyak-banyak kalau bisa digabung dan kerjanya sama," tegasnya.
Meski realisasi pembentukan OPD baru tersebut diproyeksikan mulai berjalan pada 2027 mendatang, Anhar meyakini pembahasan di tingkat dewan akan berjalan mulus. Pihaknya di parlemen siap mengawal perubahan regulasi kelembagaan tersebut demi kemaslahatan warga Kota Samarinda.
"Menyangkut masalah penggabungan OPD ini tentu kita dukung dan sepakati. Salah satu langkah penggabungan itu adalah langkah efisiensi yang nyata," pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo