KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Praktik politik primordial berbasis kesukuan dinilai masih kerap mewarnai kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kalimantan Timur maupun Kota Samarinda.
Pola perjodohan figur politik berdasarkan latar belakang etnis tertentu dinilai berpotensi mencederai esensi demokrasi jika dijadikan komoditas utama.
Penilaian tersebut diutarakan Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah. Pria yang akrab disapa Castro ini memandang persekutuan politik berbasis suku hanya akan mempersempit cara pandang pemilih.
"Saya sendiri adalah orang yang tidak merasa bahwa itu menjadi pilihan yang tepat, meskipun fenomenanya ada. Ini bukan soal gagasan kesukuan atau primordial, karena akhirnya jarak pandang kita menjadi terlalu sempit," ujarnya.
Baca Juga: Fakta Penyelidikan Tragedi Siswi SMP di Balikpapan, Polisi Masih Dalami Dugaan Pidana
Ia tidak menampik bahwa keterwakilan latar belakang suku sah-sah saja menjadi salah satu bahan pertimbangan kalkulasi politik. Kendati demikian, ia mengingatkan agar sentimen kedaerahan tidak dieksploitasi menjadi instrumen utama demi meraup simpati suara.
"Menurut saya justru politik semacam ini yang mencederai demokrasi kita. Boleh kemudian itu menjadi salah satu pertimbangan, tetapi jangan menjadikan itu sebagai isu utama di dalam panggung pilkada," tegasnya.
Castro meminta publik dan para kontestan berkaca dari dinamika pemilihan kepala daerah di wilayah lain, termasuk Jakarta. Polarisasi yang dipicu faktor primordialisme terbukti hanya mereduksi perdebatan substansi program kerja dan memicu pembelahan sosial.
Baca Juga: Temui Irjen Pol Endar Priantoro, Pemuda Muhammadiyah Kaltim Bahas Isu Krusial Kamtibmas
Bagi Castro, ukuran kelayakan seorang pemimpin daerah tidak terletak pada latar belakang etnis maupun asal wilayah asalnya. Hal yang paling fundamental adalah kapasitas figur tersebut dalam merumuskan terobosan pembangunan.
"Kalau politik kesukuan itu lebih menonjol, menurut saya justru akan merusak tradisi demokrasi kita. Demokrasi kita bicara soal ide dan gagasan penting apa yang mereka bawa untuk jalan keluar persoalan di Kaltim maupun penyelesaian masalah masyarakat di tingkat kabupaten dan kota," pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo