SAMARINDA-- Porsi 35 persen hak suara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) dalam Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Mulawarman (Unmul) periode 2026–2030 dipersoalkan pengamat hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah alias Castro. Ia menilai besarnya hak suara pemerintah pusat tersebut menjadi cara kekuasaan untuk mengontrol dan mengendalikan perguruan tinggi.
Menurut Castro, persoalan itu bukan terletak pada siapa yang akhirnya terpilih sebagai rektor, melainkan pada mekanisme yang memberikan pemerintah pusat pengaruh besar dalam menentukan pimpinan perguruan tinggi. Ia menilai porsi 35 persen tersebut berpotensi mengganggu proses demokratisasi di lingkungan kampus.
“Pangkal persoalan dalam keributan ini adalah privilese atau suara dari menteri yang diberikan sebesar 35 persen dalam proses pemilihan rektor. Ini adalah model atau cara kekuasaan untuk melakukan proses kooptasi, penundukan, kontrol terhadap kampus,” kata Castro.
Ia menilai mekanisme tersebut berpotensi membuat suara dari pemerintah pusat menentukan hasil akhir, meski perolehan suara di lingkungan internal kampus menunjukkan konfigurasi yang berbeda.
Castro mencontohkan hasil Pilrek Unmul yang memperlihatkan perbedaan perolehan suara antara tahapan penyaringan dan pemilihan akhir. Pada tahap penyaringan, Abdunnur memperoleh 65 suara, sementara Rudianto Amirta mendapatkan 24 suara. Dalam pemilihan akhir, Rudianto justru terpilih setelah mengantongi 74 suara, sedangkan Abdunnur memperoleh 64 suara.
Dalam pemilihan akhir, komposisi hak suara terdiri atas 65 persen suara Senat Unmul dan 35 persen suara Menteri. Namun, jumlah suara yang diperoleh masing-masing kandidat dalam hasil akhir tidak merinci bagian suara yang berasal dari Senat maupun porsi Menteri.
Bagi Castro, persoalan tersebut bukan semata mengenai siapa yang akhirnya terpilih sebagai rektor. Ia menilai keberadaan porsi 35 persen suara menteri perlu dipersoalkan karena menyangkut demokratisasi dan otonomi perguruan tinggi.
“Terlepas siapa pun pemenangnya, jelas ini adalah suara menteri yang kami anggap sebagai privilege yang merusak proses demokratisasi di kampus karena 35 persen itu kami maknai sebagai cara untuk mengkooptasi, mengontrol, mengendalikan kampus,” ujarnya.
Castro juga mempertanyakan konsekuensi dari besarnya kewenangan tersebut. Menurut dia, dukungan suara dari pemerintah dalam proses pemilihan rektor semestinya tidak dipandang sebagai sesuatu yang tanpa konsekuensi.
“Siapa pun yang kemudian mendapatkan suara menteri 35 persen itu jelas tidak akan mungkin gratis begitu saja. Tentu ada tawar-menawar pasca keterpilihan,” katanya.
Ia menduga adanya potensi pertukaran kepentingan berupa kepatuhan terhadap pemerintah apabila mekanisme tersebut terus dipertahankan. Namun, Castro menyampaikan hal itu sebagai kekhawatiran terhadap desain sistem pemilihan, bukan sebagai tuduhan terhadap rektor terpilih maupun proses pemilihan Unmul secara spesifik.
Di sisi lain, Castro meminta ketidakpuasan terhadap hasil Pilrek tetap disalurkan melalui mekanisme yang tersedia. Ia menilai kritik terhadap porsi suara menteri tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang berdampak terhadap aktivitas kampus.
Pernyataan itu disampaikan Castro menyusul adanya seruan dari sejumlah pihak untuk menghentikan aktivitas atau menutup kampus sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap proses Pilrek.
“Saya paham ada banyak dukungan kepada calon rektor, bukan hanya di internal tetapi juga eksternal kampus. Tetapi pernyataan-pernyataan yang kemudian muncul akan menutup kampus, akan menghentikan semua aktivitas, menurut saya adalah pernyataan-pernyataan yang juga tidak bisa kita benarkan,” tegasnya.
Menurut Castro, pihak di luar kampus tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih pengelolaan aktivitas Unmul. Ia mengingatkan bahwa penghentian kegiatan kampus justru berpotensi berdampak kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta aktivitas akademik lainnya.
Ia pun mendorong pihak yang keberatan terhadap proses Pilrek menempuh jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum. Jika yang dipersoalkan adalah porsi 35 persen suara Menteri, menurutnya ketentuan tersebut dapat diuji melalui mekanisme hukum.
“Saya sendiri secara pribadi siap menjadi pihak yang kemudian akan mendorong proses gugatan terhadap privilege 35 persen itu,” ujarnya.
Sementara jika terdapat pihak yang menilai proses Pilrek Unmul cacat, Castro menyebut tersedia mekanisme hukum yang dapat ditempuh, termasuk melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Kalau mengenai ketidakterimaan terhadap proses pemilihan rektor dianggap cacat segala macam, silakan ada mekanismenya. Ada PTUN dan lain sebagainya,” katanya.
Castro menekankan, kritik terhadap proses Pilrek tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan melalui jalur yang tepat. Ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi tindakan yang justru mengganggu keberlangsungan kegiatan akademik di Unmul.
“Kita semua punya kekecewaan, tetapi tolong diekspresikan sebagaimana mestinya, on the track sebagaimana ketentuan yang ada,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani