KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Gelombang kekhawatiran warga Desa Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terkait potensi luapan banjir akibat proyek pembangunan sodetan akhirnya mendapat perhatian serius dua pimpinan daerah.
Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri turun langsung meninjau lokasi pengerjaan, Sabtu (3/10). Keduanya berdialog dan mendengarkan keluh kesah masyarakat yang tinggal di perbatasan kedua wilayah tersebut.
Baca Juga: Samarinda dan Kukar Sepakat Pasang Pintu Air Atasi Polemik Sodetan Loa Janan Ulu
Keresahan warga dipicu oleh kondisi Sungai Loa Janan yang hingga kini belum dinormalisasi secara menyeluruh. Warga khawatir sodetan baru tersebut justru mengalirkan debit air dalam jumlah besar dari arah Samarinda ke permukiman mereka.
Perwakilan warga RT 8 Loa Janan Ulu Sutaryo, menyampaikan langsung kekhawatiran tersebut di hadapan kedua kepala daerah. Ia menegaskan warga tidak menolak pembangunan, namun meminta jaminan keselamatan lingkungan sebelum sodetan benar-benar difungsikan.
"Yang kita minta dari masyarakat, jalan raya itu jangan dibuka dulu karena itu garansi untuk masyarakat Loa Janan Ulu bahwa sodetan tidak akan difungsikan sebelum ada normalisasi dan pembenahan sungai," ungkapnya.
Baca Juga: Mulai 8 Oktober, Jembatan Muara Lembak Kutim Ditutup 30 Hari, Ini Jalur Alternatifnya
Menanggapi tuntutan itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa proyek fisik tetap berjalan demi efisiensi, namun dengan mitigasi ketat agar tidak menimbulkan keresahan baru. Pihaknya sepakat membangun pintu air pengendali di wilayah perbatasan Samarinda.
"Khusus yang di sini kita akan bangun pintu air di sisi Samarinda. Jadi pada saat hujan itu tidak akan kita buka, seperti yang kami lakukan di Samarinda itu di Ruhui Rahayu dan sekarang di depan Bank BTN," tegas Andi Harun.
Baca Juga: Disdikbud Kutim Jemput Bola ke Kementerian, Buka Jalur Bantuan Pusat untuk Pegiat Seni
Andi Harun menambahkan, pintu air tersebut menjadi pembatas mutlak agar debit air tidak membebani Loa Janan Ulu sebelum normalisasi hilir tuntas dikerjakan. Koordinasi lintas instansi antara Pemkot Samarinda, Pemkab Kukar, Pemprov Kaltim, dan BWS dijadwalkan segera bergulir.
Senada, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan komitmennya untuk melindungi warga dari ancaman banjir yang selama ini sudah merendam hingga puluhan persen permukiman. Penanganan di hilir sungai menjadi kunci utama agar aliran air lancar terbuang ke badan sungai utama.
"Kita tidak mau menambah debit air, karena kami paham kekhawatiran masyarakat adalah dengan debit air yang ada sekarang saja itu banjir sudah sangat luar biasa hampir 70 persen," jelas Aulia.
Baca Juga: Wartawan Diminta Surat sebelum Wawancara di PUPR Kutim, Pemkab Angkat Bicara
Namun, Aulia mengingatkan bahwa keberhasilan program normalisasi sungai ini sangat bergantung pada dukungan dan kerelaan warga setempat. Ia meminta warga tidak lagi memasang spanduk penolakan ketika tim teknis mulai masuk melakukan pengerukan dan pelebaran sungai.
"Untuk melaksanakan normalisasi kuncinya ada di bapak ibu sekalian. Percuma kami menyediakan anggaran kalau muncul lagi spanduk di sana bertuliskan kami menolak normalisasi. Apa yang bisa kita lakukan?" tambahnya.
Dialog peninjauan lapangan itu pun berbuah kesepakatan bulat antara pemerintah dan masyarakat. Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan kesepakatan bersama ini mengikat secara moral dan kebijakan demi keselamatan warga kedua daerah.
"Satu saja berat untuk kita ingkari, apalagi kalau dua kepala daerah sudah bersepakat. Jadi kami pastikan akan hadirkan pintu air tersebut," pungkas AH.
Kesepakatan pembangunan pintu air dan komitmen normalisasi sungai lintas wilayah ini diharapkan mengakhiri polemik sodetan sekaligus menjadi solusi konkret pengendalian banjir di perbatasan Samarinda dan Kukar. (*)
Editor : Sukri Sikki