KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memberi sinyal bakal mencabut penangguhan izin lingkungan proyek perluasan RSUD Aji Muhammad Salehuddin (AMS) II atau RS Korpri di jalan KH Wahid Hasyim I, Sempaja Selatan.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, pencabutan izin tersebut mensyaratkan adanya kaji ulang menyeluruh terhadap desain struktur bangunan dan sistem mitigasi banjir.
Baca Juga: Fokus Data dan Riset Akademik, Pemkab Kubar Genjot Target Kemiskinan di Bawah 5 Persen
Koordinasi lanjutan digelar di Balai Kota Samarinda pada Jumat (23/10), setelah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang baru menjalin komunikasi proaktif terkait kelanjutan proyek pengembangan RS Korpri, fasilitas kesehatan milik Pemprov Kaltim.
"Prinsip Pemkot Samarinda mendukung kegiatan tersebut berlanjut. Tapi di sisi lain, kami berharap dilakukan redesain, terutama pada soal model struktur, jenis struktur, maupun mitigasi pengendalian genangan air," ujar Andi Harun
Proyek perluasan fasilitas kesehatan di atas lahan seluas 1,3 hektare tersebut diketahui telah mendapat alokasi anggaran sekitar Rp46 miliar pada APBD Provinsi Kaltim tahun ini untuk pekerjaan pemancangan dan pembuatan kanal. Namun, Pemkot Samarinda menyoroti metode konstruksi awal yang menggunakan sistem penimbunan tanah sekitar 26 ribu meter kubik.
Baca Juga: Dua Anak di Bawah Umur Diamankan, Diduga Curi Motor dari Garasi Rumah di Sangatta
Andi Harun menjelaskan, kawasan Sempaja Selatan tercatat sebagai zona risiko tinggi banjir dalam data real time inaRISK BNPB karena merupakan dataran aluvial rawa dan daerah tangkapan air Sungai Karang Mumus.
Pilihan teknis perencana yang menimbun lahan lalu berencana membuat kolam di bawah timbunan dinilai bertentangan secara teknis dan berpotensi memicu masalah baru.
Metode penimbunan tersebut dilaporkan telah memicu dampak genangan di permukiman sekitar yang bertahun-tahun sebelumnya telah diintervensi oleh pemerintah daerah. Dua kawasan pemukiman yang terdampak luapan air meliputi Perumahan Rapak Binuang di RT 26, RT 27, dan RT 28, serta Perumahan Pondok Surya di RT 29 dan RT 30.
"Kami bersama Dinas PUPR Provinsi sudah bertahun-tahun melakukan intervensi pengendalian di Simpang Empat Sempaja. Nah, sejak rumah sakit itu dibangun dengan memakai timbunan, ada dua perumahan di lima RT yang sebelumnya sudah bebas dari genangan, sekarang tergenang lagi," ungkapnya
Pemkot Samarinda menyarankan opsi struktur panggung dengan sistem kolom, tetapi opsi tersebut memiliki kendala regulasi sanitasi lingkungan rumah sakit dan pengelolaan limbah medis.
Sebagai alternatif jalan tengah, Pemkot mendorong penerapan sistem ekodrainase terintegrasi yang memanfaatkan lapisan geomembran dan penyaring khusus.
Dinas Kesehatan Kaltim, Dinas PUPR Kaltim, dan konsultan perencana berkomitmen mengkaji ulang struktur teknis serta tata kelola air di lokasi proyek. Pembagian tanggung jawab antarinstansi akan difinalisasi dalam pertemuan teknis lanjutan pada Senin pekan ini.
"Saya kira pada akhirnya penangguhannya akan kita cabut. Tapi kita harus sepakat semua dulu, bagian mana tanggung jawab pemkot, dan bagian mana tanggung jawab pemprov, termasuk tanggung jawab pelaksana," kuncinya. (*)
Editor : Sukri Sikki