KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Ancaman terhadap anak di ruang digital tak cukup dihadapi dengan imbauan kepada orang tua. Perundungan siber, eksploitasi seksual, hingga paparan konten berbahaya membutuhkan penanganan lintas sektor.
Pemprov Kaltim pun mulai merumuskan langkah bersama untuk memperkuat perlindungan anak di dunia maya. Salah satu langkah yang disiapkan adalah membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak di Ruang Digital (Satgas PA-RD) Kaltim. Pembentukan satgas tersebut ditargetkan terealisasi pada triwulan pertama 2027.
Rencana itu mengemuka dalam Pertemuan Perlindungan Anak dalam Jaringan (Ranah Daring) yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim di Samarinda. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kaltim Junainah mengatakan, perlindungan anak di ruang digital tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, sekolah, masyarakat, hingga penyedia platform digital harus ikut mengambil peran.
Menurut dia, upaya perlindungan perlu dimulai dari pencegahan. Anak, orang tua, dan tenaga pendidik perlu dibekali pemahaman mengenai penggunaan internet yang aman. "Termasuk soal pola asuh digital, pembatasan waktu penggunaan gawai, serta pengawasan terhadap konten yang diakses anak," ujarnya, dikutip dari Portal Berita Pemprov Kaltim, Rabu (11/11).
Baca Juga: Reza Fachlevi Buka Suara soal Dinamika Politik Nasional, Gerindra Kaltim Pilih Perkuat Konsolidasi
Penggunaan perangkat digital juga perlu diimbangi aktivitas di luar jaringan. Dengan begitu, anak tidak hanya terlindungi dari konten berbahaya, tetapi juga memiliki ruang untuk berinteraksi dan berkembang di lingkungan sosialnya.
Namun, pencegahan saja dinilai tidak cukup. Penanganan ketika anak menjadi korban juga harus diperkuat. Terutama untuk kasus perundungan siber, kekerasan, eksploitasi seksual, hingga paparan konten radikalisme dan terorisme.
DP3A mendorong penguatan sistem pengaduan agar laporan dapat ditindaklanjuti lebih cepat. Layanan bantuan hukum, pendampingan psikososial, hingga pemulihan korban juga perlu dipastikan tersedia. Kanal pengaduan yang dapat dimanfaatkan di antaranya Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Dalam penanganan kasus, kerahasiaan identitas anak sebagai korban maupun pelapor menjadi hal yang harus dijaga. Selain pembentukan satgas, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi lain. Di antaranya memperkuat regulasi daerah melalui revisi Peraturan Daerah Kaltim Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak.
Baca Juga: Tembus Akses Menuju IKN, Pembangunan Ruas Sotek-Bongan di Kutai Barat Ditarget Rampung Akhir 2026
Perlindungan anak di ranah daring juga diusulkan masuk dalam indikator RPJMD Kaltim. Langkah ini dinilai penting agar perlindungan anak tidak berhenti sebagai program sektoral, tetapi menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
Rekomendasi lainnya mencakup peningkatan kapasitas UPTD PPA dalam menangani kekerasan dan eksploitasi anak di ruang digital. Termasuk mengintegrasikan data dan pengaduan melalui optimalisasi SIMFONI-PPA, SAPA 129, serta kanal pengaduan daerah.
DP3A juga mendorong program Sekolah Aman Digital, Keluarga Cakap Digital, dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa dan kelurahan. Junainah menegaskan, ruang digital semestinya menjadi tempat bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan menyampaikan pendapat, bukan justru menjadi ruang yang mengancam keselamatan mereka.
"Perlindungan anak di ruang digital bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak harus mendapatkan ruang digital yang aman untuk belajar, berkreasi, berekspresi, dan berpartisipasi tanpa dihantui ancaman kekerasan maupun eksploitasi," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki