KALTIMPOST.ID - Di banyak buku sejarah, pahlawan selalu digambarkan gagah berani, penuh semangat juang, dan datang tepat waktu menyelamatkan bangsa. Tapi, siapa sebenarnya yang menulis sejarah itu? Siapa yang menentukan bahwa seseorang layak disebut pahlawan, atau justru sekadar pahlawan kesiangan?
Aku tahu betul, tidak semua pahlawan tercatat di buku. Tidak semua kisah bisa dimuat dalam jilid-jilid yang dicetak negara. Sebagian dikaburkan, sebagian disaring, bahkan sebagian dilupakan.
Aku seorang guru sejarah. Sudah satu dekade berdiri di depan kelas yang mengelupas catnya. Aku menjelaskan tentang Majapahit, revolusi kemerdekaan, hingga reformasi. Di sekolah negeri kecil ini, sejarah bukan sekadar pelajaran. Sejarah menjadi medan perdebatan. Terutama setelah kabar penulisan ulang sejarah oleh pemerintah mencuat. Akan ada sepuluh jilid buku sejarah resmi yang diterbitkan untuk menggantikan versi sebelumnya. Dengan nada yang lebih positif, lebih netral, dan tentu saja lebih nasionalis.
“Tapi benarkah sejarah cukup ditulis dengan nada yang positif?” bisikku sendiri, dari balik meja kayu lapuk ruang guru.
Suasana ruang guru pagi itu masih sepi. Hanya ada derit kipas angin tua yang berputar pelan di langit-langit, seperti enggan bekerja keras. Jendela terbuka lebar, membiarkan cahaya matahari masuk bersama semilir angin yang membawa aroma tanah basah dari halaman depan. Dari jendela, aku bisa melihat anak-anak berlarian masuk sekolah dengan wajah panik karena takut terlambat mengikuti apel pagi. Suara sepatu menyeret, tawa kecil yang bercampur gugup, dan teriakan kakak kelas yang mengingatkan mereka agar cepat ke lapangan. Semua bercampur menjadi pemandangan pagi yang khas.
Sementara hiruk-pikuk itu berlangsung di luar, aku justru larut dalam layar ponselku. Sebuah diskusi daring tentang penulisan ulang sejarah sedang kutonton. Di layar kecil itu, seorang narasumber pemerintah bicara fasih dengan nada penuh keyakinan. Ia mengatakan, “Sejarah harus ditulis dengan semangat kebangsaan tanpa mengusik stabilitas.” Kalimat itu terdengar manis di telinga banyak orang, tetapi bagiku justru seperti tamparan keras.
Seketika aku terlempar ke masa SMA, belasan tahun silam. Aku ingat betul bagaimana guru sejarahku dulu menghindari pembahasan soal penahanan Pramoedya Ananta Toer. Dalam buku pelajaran, nama besar itu tidak pernah disebut, seolah beliau tidak pernah ada dalam perjalanan bangsa ini. Begitu juga dengan Tan Malaka. Pahlawan pemikir yang pernah menawarkan jalan revolusi rakyat itu hanya muncul sekilas, nyaris sebagai catatan kaki yang tidak penting. Seolah-olah perjuangannya bukan bagian dari fondasi republik.
“Bagaimana mungkin kita membangun kejujuran dengan melupakan mereka?” gumamku, setengah marah, setengah putus asa. Pertanyaan itu terus menggema di kepalaku, menekan dadaku dengan rasa sesak yang tak pernah selesai.
Konflik tentang sejarah ini bukan hanya pergulatan batin pribadi. Beberapa waktu lalu, seorang rekanku bernama Pak Deni, guru Pendidikan Kewarganegaraan yang terkenal taat pada kurikulum resmi, pernah memperingatkanku. Kami duduk berhadap-hadapan di ruang guru, suasana saat itu cukup tegang. Ia menatapku sambil berkata, “Kamu terlalu idealis, Mas. Kita ini ASN. Tugasnya mendidik, bukan mendebat sejarah negara.”
Aku tidak langsung menjawab, tapi hatiku bergolak. Akhirnya, dengan suara rendah aku berkata, “Kalau kita diam, siapa yang akan mempertanyakan?”
Kalimat itu membuat wajah Pak Deni berubah. Ia tak melanjutkan diskusi, hanya menghela napas panjang, lalu berdiri meninggalkanku.
Sejak perdebatan itu, suasana ruang guru menjadi dingin. Rekan-rekan lain tampak canggung. Tidak ada lagi ajakan ngopi bersama selepas jam pelajaran, tidak ada obrolan ringan tentang pertandingan bola semalam atau gosip terbaru di sekolah. Bahkan, ketika aku masuk ruangan, beberapa guru memilih diam atau pura-pura sibuk. Ada juga yang secara halus memindahkan kursinya agar tidak duduk terlalu dekat denganku. Aku tidak terlalu keberatan. Dalam hati, aku justru melihat sikap mereka sebagai bukti bahwa pertanyaan yang kulontarkan cukup mengusik.
Kenangan lain muncul. Aku pernah mengutip Tan Malaka di kelas. Saat itu aku sedang menjelaskan tentang masa revolusi, lalu tanpa ragu kuselipkan nama tokoh yang jarang disebut dalam buku resmi. Reaksi murid-murid membuatku terdiam sesaat. Mereka menatapku dengan kening berkerut, seakan nama itu sama sekali asing. Seorang murid dengan polos bertanya,
“Siapa, Pak?”
Aku hanya bisa tersenyum getir. Bagaimana mungkin generasi muda bangsa ini tumbuh tanpa mengenal sosok penting dalam sejarah bangsa? Mereka lebih akrab dengan kisah pembangunan jalan tol atau proyek mercusuar, sebab itulah yang ditulis dengan bangga di buku mereka. Padahal, ada pemikir-pemikir radikal yang berjuang dengan nyawa, tetapi suara mereka sengaja dipinggirkan. Pengalaman menunjukkan, sejak lama sejarah kerap dijadikan alat legitimasi kekuasaan, bukan sekadar catatan masa lalu.
Fenomena penulisan ulang sejarah ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Cina, narasi tentang Revolusi Kebudayaan di bawah Mao Zedong direduksi menjadi cerita pembangunan ekonomi, sementara keragaman perspektif dihapus demi menegakkan otoritas partai. Di Korea Selatan, Presiden Park Geun-hye pernah berupaya membalik narasi kudeta militer ayahnya menjadi seolah revolusi penyelamatan bangsa. Jepang di era Shinzo Abe juga berusaha menghapus catatan kelam penjajahan dan kekerasan, sedangkan India di bawah Partai Baratia Janata merevisi buku teks untuk menyingkirkan jejak pemerintahan Muslim dan kerusuhan Gujarat 2002.
Dari berbagai contoh itu jelas terlihat bahwa sejarah lebih dari sekadar pengetahuan tentang masa lalu. Ia adalah cara berpikir, sebuah argumen yang menentukan bagaimana kita memahami manusia dan menata masa depan. Karena itu, yang paling penting bukan menulis ulang sejarah sesuai selera penguasa, melainkan membangun narasi yang jujur dan memanusiakan. Sejarah seharusnya menjadi ruang kesadaran kolektif, bukan sekadar alat kepentingan politik sesaat.
Aku menarik napas panjang. Pagi ini sebenarnya aku sudah memiliki jadwal mengajar di kelas XI IPS 2. Jam pelajaran pertama. Sejak kemarin aku menyiapkan diri dengan serius. Aku bahkan sudah menulis sebuah makalah kecil yang rencananya akan kubagikan dan kubahas bersama murid-murid di kelas.
Di dalam makalah itu, aku berusaha mengajak murid-muridku berpikir kritis. Bahwa sejarah tidak boleh hanya menjadi cerita hitam putih yang nyaman bagi penguasa. Bahwa di balik barisan tokoh besar yang ditulis di buku, ada banyak pahlawan kecil yang terlupakan. Mereka mungkin tidak dielu-elukan dalam upacara resmi, tapi tetap bersuara meski tahu tidak akan dicatat.
Aku melirik jam. Di situlah ironi menyapaku. Tanpa sadar aku telah tertidur karena begadang menyiapkan materi. Jam menunjukkan pukul 10.30. Kelas dimulai pukul 10.00. Aku terlonjak. Kenapa tidak ada yang membangunkanku. Aku bergegas mencuci wajahku dan berlari sambil menyambar sepatu.
Di sepanjang jalan menuju kelas, aku tertawa sendiri. Di antara semua pahlawan yang ingin kusuarakan hari ini, justru aku yang masuk kelas kesiangan. Ah, sudahlah. (*)
Sahari Nor Wakhid, Guru SMP Negeri 5 Sangatta Utara, Kutai Timur. Mulai menekuni dunia kepenulisan sejak tahun 2020. Telah menerbitkan 9 buku solo dan 44 antologi bersama. Buku paling mutakhirnya adalah Jeremba (Kumpulan Cerpen Remaja, 2025). Bisa dikontak melalui Instagram @saharienwe
Editor : Duito Susanto