SAMARINDA– Bank Indonesia (BI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan meluncurkan berbagai program pengendalian harga. Guna memperkuat stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.
Tantangan pengendalian inflasi 2024, yakni produksi pangan domestik terbatas dan harga pangan global meningkat. Maka diperlukan sinergi dan akselerasi penguatan pasokan. Upaya itu dilanjutkan melalui Gerakan Nasional Penguatan Inflasi Pangan (GNPIP) 2024.
Mengusung tema Sinergi dan Inovasi untuk Mendorong Penguatan Pasokan dan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Kalimantan. Kegiatan berlangsung di Gedung Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (27/3).
Deputi Gubernur BI Doni P Joewono menekankan pentingnya extra effort dalam mengawal inflasi pangan 2024. Beberapa tantangan perlu diantisipasi, seperti kondisi curah hujan tinggi, fluktuasi produksi antarwaktu dan daerah, hingga pemenuhan komoditas pangan impor.
“Secara khusus di Kalimantan, sejalan dengan potensi peningkatan permintaan sebagai dampak masifnya pembangunan proyek strategis nasional, termasuk IKN (Ibu Kota Nusantara). Oleh karenanya, diperlukan sinergi erat Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) melalui GNPIP di berbagai daerah,” paparnya.
GNPIP diperkuat melalui tujuh program dan 12 sub-program. Dengan fokus komoditas beras, aneka cabai, dan bawang merah. Dalam penyampaiannya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Ferry Irawan menyebut, ketersediaan pasokan merupakan tantangan antarwilayah dan waktu.
“Di tengah terkendalinya inflasi, perkembangan pangan terus dipantau utamanya beras. Sejumlah kebijakan yang dilakukan untuk meredam kenaikan harga beras antara lain menjaga stok cadangan dan mempercepat penyaluran beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) di pasar tradisional, pengalihan CBP (cadangan beras pemerintah) ke komersial untuk kendalikan harga beras premium. serta penyaluran bantuan pangan beras kepada 22 juta KPM (kader pembangunan manusia) dan penetapan relaksasi harga eceran tertinggi,” bebernya.
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan bahwa GNPIP sebagai sarana meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemandirian dan kedaulatan pangan. “Lewat inovasi TPID Kaltim melalui pembentukan toko penyeimbang, kios sigap (siap jaga harga dan pasokan) dan pemantauan harga melalui early warning system komoditas inflasi,” kata dia.
GNPIP Wilayah Kaltim 2024 dicanangkan dengan panen bersama komoditas padi dan cabai di seluruh wilayah Kalimantan. Dilakukan pula launching serta penandatanganan program unggulan GNPIP Kalimantan.
Yaitu penandatanganan komitmen bersama pemerintah provinsi se-Kalimantan terkait optimalisasi sinergi penguatan rantai pasok. Perluasan toko penyeimbang di seluruh kota IHK Kaltim, launching ulama peduli inflasi sebagai upaya pengendalian ekspektasi masyarakat di momen Ramadan dan Idulfitri, perluasan kerja sama antar-daerah (KAD), pemberian bantuan alsintan dan digital farming, pembiayaan sektor ketahanan pangan senilai Rp 2,9 miliar.
Kegiatan juga dirangkai dengan Gerakan Pangan Murah (GPM). Ditutup dengan talk show membahas sinergi dan inovasi mendorong penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok. Sinergi GNPIP terus dilakukan untuk optimalkan langkah-langkah pengedalian inflasi. (adv/rdm/er/k8)
Editor : Ery Supriyadi