KALTIMPOST.ID, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali melaksanakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) untuk Semester II Tahun 2024.
Kegiatan ini berlangsung mulai Senin (16/12) hingga Jumat (20/12), bertempat di Auditorium Nusantara, Kantor BPK Kaltim.
Dihadiri oleh Perwakilan BPK RI Pusat dan Provinsi Kalimantan Timur, Perwakilan Pimpinan Daerah se Kalimantan Timur, Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
Juga tampak Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin, ST MT didampingi Inspektur Kota Balikpapan Hj Silvia Rahmadina AP. CGCAE, CGRE, QIA beserta jajaran Pemerintah Kota Balikpapan lainnya turut menghadiri kegiatan pembukaannya.
Acara ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Timur untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut yakni pada peningkatan kepatuhan pemerintah daerah, hal ini untuk mendorong semua pemerintah daerah untuk meningkatkan komitmen dalam menyelesaikan temuan BPK secara tepat waktu.
“Penguatan Pengawasan Internal juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan berbasis risiko,” ujar Inspektur Kota Balikpapan, Silvia Rahmadina.
Juga diharapkan rekomendasi tindak lanjut yang tepat guna di setiap daerah mampu merancang strategi tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi BPK dan kondisi daerah masing-masing.
Penghargaan bagi Pemerintah Daerah berprestasi juga diberikan apresiasi bagi daerah dengan tingkat penyelesaian TLRHP (Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan) tertinggi, seperti yang didapat Kota Balikpapan untuk memotivasi daerah lain.
Rakorwas BPK di Samarinda merupakan langkah strategis untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, BPK, dan instansi terkait, ini diharapkan mampu mendukung pembangunan yang lebih baik di Kalimantan Timur dan mengukuhkan tata kelola yang berintegritas,” pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Puspitarini