KALTIMPOST.ID, JAKARTA– Sebagai bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, BPJS Ketenagakerjaan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menjalin kerja sama dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana, Senin (21/4), di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta.
“Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi generasi bangsa, tapi juga membuka peluang kerja luas. Kami siap memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh pekerja di ekosistem MBG,” ujar Anggoro.
Ia menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025 yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, kehadiran negara diwujudkan lewat jaminan sosial bagi pekerja, khususnya yang masuk kategori rentan.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 50 ribu pekerja di 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlah itu diprediksi melonjak hingga 1,2 juta seiring perluasan program.
“Kami tidak memotong gaji mereka, melainkan membayar premi jaminan sosial secara penuh. Ini bentuk perlindungan untuk mereka yang berjasa menyiapkan makanan sehat bagi anak-anak Indonesia,” jelas Dadan.
Lebih jauh, kerja sama ini akan diperluas ke seluruh rantai pasok program MBG, termasuk petani, peternak, dan pelaku logistik yang menjadi tulang punggung penyediaan bahan pangan.
Anggoro menyebut, dari total 104,9 juta pekerja yang eligible di Indonesia, 61 persen masih belum terlindungi. Karena itu, ia optimis sinergi ini akan mempercepat tercapainya cakupan universal jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari wilayah. Kepala Kantor Wilayah Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan, Erfan Kurniawan, memastikan pihaknya siap mengawal implementasi hingga ke lapangan.
“Banyak tenaga kerja terlibat di dapur umum hingga logistik lokal. Mereka wajib dilindungi. Ini bagian dari penguatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah,” ujarnya.
Erfan juga menyampaikan komitmen untuk menggencarkan sosialisasi dan pendampingan agar seluruh pekerja MBG di Kalimantan mendapatkan perlindungan sosial yang layak. (*)
Editor : Ismet Rifani