BALIKPAPAN – Upaya menjaga keandalan energi nasional mendapat perisai tambahan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat kolaborasinya dengan Pertamina melalui Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan dalam rangka meningkatkan mitigasi dan pencegahan ancaman terorisme di objek vital nasional (Obvitnas), terutama sektor energi yang menjadi tulang punggung negara.
Langkah ini diwujudkan melalui asesmen keamanan, sebagai bentuk pengecekan komprehensif terhadap kesiapan internal dan eksternal perusahaan menghadapi potensi ancaman.
Kepala BNPT, Komjen Pol (Purn) Eddy Hartono, menegaskan bahwa sinergi ini bukan sekadar kerja sama teknis, melainkan amanat hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mewajibkan pemerintah memastikan upaya pencegahan berjalan melalui program Kesiapsiagaan Nasional.
Regulasi turunan seperti PP 77 Tahun 2019 hingga peraturan internal BNPT menempatkan perlindungan terhadap infrastruktur strategis sebagai prioritas negara.
“Dalam konteks kesiapsiagaan nasional, pemerintah berkewajiban melindungi proyek strategis dan layanan publik dari ancaman terorisme. Karena itu kami melakukan asesmen di Pertamina untuk memastikan pola pengamanan internal dan eksternal berjalan optimal,” ujarnya, Senin (17/11), usai kegiatan Penguatan Kebangsaan di Novotel Hotel Balikpapan.
Eddy mengingatkan bahwa ancaman saat ini telah berkembang: bukan hanya serangan fisik, tetapi juga serangan siber yang mampu melumpuhkan sistem operasi perusahaan energi. Selain itu, penyusupan paham radikal melalui SDM menjadi ancaman tak kasat mata yang harus diantisipasi sejak dini.
“Pertamina harus terlindungi, baik aset maupun SDM-nya. Jangan sampai ada karyawan maupun keluarga mereka yang terpapar paham-paham radikal. Ini bagian dari mitigasi sejak dini,” tegasnya.
BNPT menilai Pertamina telah memiliki sistem pembinaan dan pengamanan yang baik, termasuk menyasar lingkungan keluarga pegawai. Namun, dinamika ancaman digital yang makin kompleks menuntut penguatan berkelanjutan agar celah infiltrasi dapat dicegah sebelum terjadi.
Rully Andyka, Manager Security PT KPI Unit Balikpapan, menyambut positif asesmen tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan operasi kilang yang berperan besar dalam ketahanan energi nasional.
“Pengamanan ini bagian dari menjaga keberlanjutan operasi PT KPI maupun PT KPB, sebagaimana menjadi perhatian Presiden dalam RPJMN. Upaya pencegahan terorisme di sektor energi merupakan prioritas nasional,” ujarnya.
BNPT mencatat bahwa jumlah objek vital strategis di Indonesia cukup banyak, dengan sektor energi seperti Pertamina dan PLN menjadi fokus utama. Pemerintah saat ini tengah menyusun regulasi rinci mengenai definisi dan kategori objek vital strategis untuk memperkuat standar perlindungan.
Eddy menambahkan, setiap indikasi keterpaparan radikalisme pada SDM tidak serta-merta ditindak secara represif. BNPT mengedepankan pendekatan edukasi, pendampingan, dan pemulihan.
“Negara hadir bukan hanya menghukum, tetapi memulihkan. Pencegahan tetap menjadi prioritas,” tegasnya. (adv/aji/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan