KALTIMPOST.ID, SAMARINDA, 22 November 2025–Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur hari ini sukses menggelar Pertemuan Pemangku Kepentingan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Tingkat Provinsi untuk rencana tahun 2025.
Kegiatan strategis ini dilaksanakan sebagai langkah awal dan konsolidasi untuk memastikan kesiapan dan dukungan penuh dari berbagai pihak dalam menyukseskan program prioritas nasional tersebut di seluruh wilayah Kaltim.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari instansi pemerintah daerah, Relawan Literasi Masyarakat (Relima) komunitas pegiat literasi, akademisi, serta kepala dinas perpustakaan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.
Kegiatan Tersebut dilaksanakan secara daring (Zoom Meeting) pada Kamis, 20 November 2025 , Waktu 8.30–12.00 Wita.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam rangka peningkatan budaya literasi masyarakat serta memperluas replikasi mandiri Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kalimantan Timur.
Kepala DPK Kaltim Anita Natalia Krisnawati, dalam sambutannya menekankan, pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam menjalankan TPBIS.
“Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bukan hanya tentang buku, tetapi tentang pemberdayaan masyarakat. Perpustakaan harus menjadi ruang publik yang inklusif, memfasilitasi peningkatan keterampilan, dan menciptakan peluang usaha bagi masyarakat,” ujarnya.
Ditambahkan Anita, terima kasih dan apresiasi yang mendalam saya sampaikan kepada jajaran Perpustakaan Nasional RI serta seluruh Master Trainer Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi sosial yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menjadi mitra kerja dari program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Lebih lanjut, Anita menambahkan, Program Transformasi Perpustakaann Berbasis Inklusi Sosial yang kita singkat dengan istilah TP-BIS merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bertujuan untuk memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kemampuan literasi masyarakat akan semakin meningkat yang akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Perhatian dan komitmen pemerintah dalam mendukung Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sangat besar. Hal ini dapat kita lihat dari ditetapkannya Program Peningkatan Literasi Masyarakat Untuk Kecerdasan sebagai salah satu Program Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025– 2029," kata Anita.
Walaupun program TP-BIS di Kalimantan Timur sudah mulai dikenalkan sejak era tahun 2012 dan terus dikembangkan pada tahun 2018 sampai sekarang, namun harus diakui bahwa implementasi TP-BIS di Kalimantan Timur harus diakui belum berjalan secara optimal sesuai dengan target yang diharapkan.
"Persoalan mendasar yang dihadapi dalam pelaksanaan program TP BIS di Kalimantan Timur dapat diidentifikasi dalam 2 hal, yaitu, 1. Pemahaman para pengelola perpustakaan, khususnya pengelola Perpustakaan Umum Kab/Kota serta Perpustakaan Umum Desa/Kampung terhadap strategipengembangan TP-BIS masih sangat terbatas sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi program TP-BIS secara sistematis dan masif, 2. Peran pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan serta pengembangan program TP-BIS masih sangat terbatas padahal peran para stakeholder sangat penting dan strategis dalam menopang keberhasilan program TP-BIS," jelas Anita.
Pihak perpustakaan sebagai pemeran utama program TPBIS tidak akan mampu mengelola program TP-BIS tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak.
Oleh karena itu kami menyambut baik diselenggarakannya kegiatan Pertemuan Pemangku Kepentingan (stakeholder meeting) program TP-BIS pada hari ini.
"Kami menilai forum ini sangat bermanfaat dalam mendiskusikan, menggali masukan dan potensi kerjasama yang dapat disinergikan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan program TP-BIS di Kalimantan Timur," ujar Anita.
Kami berharap para peserta pertemuan ini dapat menghasilkan diskusi dengan baik hingga tuntas dan dapat berperan dalam memberikan saran dan masukan untuk merumuskan program TP-BIS di Kalimantan Timur kedepannya.
Akhir kata Anita mengajak untuk terus Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi: Mengajak berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, komunitas, perguruan tinggi, perbankan, dan swasta, untuk berkolaborasi aktif mendukung program TPBIS, Membangun Komitmen Bersama: Mendapatkan komitmen dari para pemangku kepentingan dalam meningkatkan budaya baca dan literasi masyarakat di wilayah masing-masing, Meningkatkan Kesejahteraan: Memastikan bahwa program ini dapat memberikan dampak nyata dalam mendorong potensi diri dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat, salah satunya melalui pengembangan keterampilan.
Sebagai informasi adapun hasil Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur tentang Penguatan Sinergi dan Komitmen Lintas Sektor untuk Literasi Masyarakat yang Berkelanjutan secara daring melalui Zoom Meeting dan dihadiri oleh peserta sebanyak 97 orang yang mewakili berbagai Lembaga/Institusi.
Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan dan komitmen untuk penguatan literasi masyarakat, yaitu, Bahwa untuk mencapai visi pembangunan Indonesia Emas 2045 dan visi pembangunan daerah diperlukan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.
Bahwa sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas dihasilkan dari masyarakat yang memiliki kemampuan literasi yang baik.
Bahwa untuk meningkatkan literasi masyarakat menjadi tanggung jawab bersama dari berbagai pemangku kepentingan yang ada di provinsi, kabupaten/kota hingga desa/kelurahan.
Bahwa untuk memperkuat upaya peningkatan literasi masyarakat menjadi tanggung jawab bersama dari berbagai pemangku kepentingan yang ada di provinsi, kabupaten/kota hingga desa/kelurahan.
Bahwa Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan salah satu solusi meningkatkan literasi masyarakat melalui layanan yang kreatif, inovatif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Bahwa sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang telah dilakukan melalui perpustakaan mendorong perluasan dan keberlanjutan penguatan literasi masyarakat.
Melalui pertemuan ini, diharapkan kolaborasi lintas sektor dapat semakin kuat, memastikan arah gerak bersama untuk mewujudkan perpustakaan yang lebih relevan dan berdampak positif bagi masyarakat luas. (Adv/kh///).
Editor : Almasrifah