KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), menegaskan bahwa pihaknya membuka peluang evaluasi menyeluruh terhadap hasil seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (PKPID) Kaltim setelah Fraksi PKB meminta proses tersebut dianulir.
Hamas mengatakan DPRD tidak menutup kemungkinan membatalkan hasil pemilihan jika ditemukan pelanggaran mekanisme.
Ia menyebutkan bahwa DPRD belum menerima laporan resmi dari Komisi I terkait proses pemilihan. Karena itu, pihaknya menilai wajar jika fraksi mempertanyakan hasil seleksi yang dianggap tidak memenuhi unsur keterwakilan.
“Kita pending dulu, kita cek mekanismenya. Kalau memang ada aturan yang memungkinkan pembatalan, itu pilihan yang sah secara prosedur,” ujarnya, Senin (24/112025)
Hamas menekankan bahwa evaluasi bukan bentuk intervensi, melainkan upaya menjaga integritas proses seleksi komisioner.
Ia juga mengingatkan bahwa keputusan pembatalan hanya dapat dilakukan jika secara hukum diatur dalam tata tertib DPRD atau peraturan tingkat atas.
Selain evaluasi internal, Hamas membuka opsi bahwa fraksi yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur lain.
“Kalau fraksi ingin menggugat ke pengadilan karena merasa tidak terwakilkan, itu juga hak politik mereka,” imbuhnya singkat.
Menurutnya, DPRD akan segera mengundang semua fraksi untuk menyepakati sikap bersama. Hamas ingin memastikan bahwa keputusan apapun harus mengutamakan keadilan dan memenuhi standar akuntabilitas publik.(Adv/DprdKaltim)
Editor : Almasrifah