BALIKPAPAN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas inflasi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sepanjang 2026.Hal tersebut disampaikan dalam agenda Bincang Media bersama insan pers, Kamis (29/1), di Saro Cafe Balikpapan.
Kepala KPwBI Balikpapan Robi Ariadi memaparkan, wilayah kerja yang meliputi Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian regional Kalimantan Timur. Karena itu, pengendalian inflasi dan penguatan basis pertumbuhan ekonomi daerah menjadi agenda utama yang membutuhkan kolaborasi erat antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta mitra strategis lainnya.
“Dalam aspek pengendalian inflasi, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah konkret yang disiapkan antara lain peningkatan frekuensi Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah, serta Operasi Pasar untuk menjaga stabilitas harga, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). BI juga memfasilitasi distribusi pangan, penguatan produksi, hingga monitoring dan evaluasi kebijakan inflasi daerah yang sejalan dengan roadmap TPID 2025–2027,” jelasnya.
Selain menjaga stabilitas harga, BI Balikpapan juga menekankan pentingnya ketahanan pasokan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui dukungan sarana dan prasarana produksi bagi kelompok tani, perikanan, dan peternakan, serta penguatan kerja sama antar daerah (KAD) dengan wilayah sentra produksi. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan stok dan menekan volatilitas harga pangan di daerah.
Di sisi pertumbuhan ekonomi, BI Balikpapan memfokuskan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM. Sepanjang 2026, berbagai workshop, bantuan teknis, dan pendampingan akan digelar untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha, kualitas produk, hingga perluasan akses pasar, baik digital maupun ekspor. Program ini juga diperkuat melalui business pitching dan business matching dengan calon pembeli luar negeri, bekerja sama dengan Ekspor Center Provinsi Kalimantan Timur.
Penguatan literasi dan inklusi keuangan menjadi bagian tak terpisahkan. BI mendorong pemanfaatan aplikasi SIAPIK untuk pencatatan keuangan UMKM, edukasi manajemen usaha, serta literasi keuangan yang disinergikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan, termasuk fasilitasi pembiayaan.
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga diperluas melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Program ini mencakup penguatan ekosistem halal, fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM terpilih, pengembangan wakaf produktif berbasis digital, serta penguatan ekonomi pesantren. BI juga mendorong peningkatan akses pembiayaan syariah melalui business matching dengan perbankan syariah.
Ia menyampaikan, dalam rangka meningkatkan efisiensi transaksi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), KPwBI Balikpapan terus mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Fokus diarahkan pada sektor strategis seperti pasar, parkir, dan transportasi, di tengah keterbatasan transfer keuangan daerah pada 2026. Edukasi QRIS, perlindungan konsumen, serta program SEMARAK QRIS juga terus digencarkan untuk memperkuat ekosistem keuangan digital yang inklusif.
Dari sisi pengelolaan uang rupiah, BI Balikpapan memastikan ketersediaan uang layak edar melalui berbagai layanan kas, termasuk program SERAMBI pada periode Ramadhan dan Idul Fitri. Layanan penukaran uang akan menjangkau wilayah pesisir Balikpapan–PPU–Paser melalui kas keliling susur pantai yang berkolaborasi dengan TNI AL, serta layanan berbasis kecamatan melalui platform PINTAR.
Sementara itu, Sebagai puncak sinergi program, BI Balikpapan juga menyiapkan tiga agenda besar di 2026, yakni Pekan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional (PESAN 2026), MAHLIGAI NUSANTARA 2026, serta Festival Nontunai Nusantara (FENTURA) Series 2026. Khusus FENTURA, BI menargetkan 83,8 juta transaksi QRIS dengan 305 ribu merchant di wilayah kerja Balikpapan.
“Seluruh rangkaian program tersebut dirancang untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan,” tutupnya. (*)
Editor : Ismet Rifani