BALIKPAPAN – Berbagai tantangan ekonomi global, nasional, hingga regional membayangi awal tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi dinamika harga serta inflasi daerah. Ketidakpastian ekonomi global yang masih berlanjut, diperparah tensi geopolitik, berisiko mendorong kenaikan harga komoditas dunia. Tekanan tersebut turut beresonansi ke daerah, di tengah keterbatasan fiskal pemerintah akibat pemotongan dana transfer serta meningkatnya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi–Makan Bergizi Gratis (SPPG-MBG) yang menuntut kepastian pasokan pangan berkelanjutan di tengah ancaman cuaca ekstrem.
Merespons kondisi tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Paser menggelar High Level Meeting (HLM) TPID Gabungan pada Selasa (18/2/2026) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan.
HLM ini mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Menjamin Kesinambungan Pasokan dan Pengendalian Harga”, sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas wilayah dan pemangku kepentingan.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, dalam pengantarnya menegaskan bahwa peningkatan operasional SPPG-MBG pada 2026 perlu dimitigasi secara cermat agar tidak memicu gejolak harga pangan.
“Mitigasi dilakukan melalui fasilitasi kerja sama pasokan dengan produsen dan distributor pangan, serta optimalisasi pemanfaatan bahan pangan lokal dalam menu MBG,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah daerah, Wali Kota Balikpapan selaku Ketua TPID Balikpapan menekankan pentingnya penyusunan neraca pangan daerah yang komprehensif. Hal ini mencakup pemetaan kebutuhan pangan dan kemampuan pasokan lokal, sehingga ketergantungan dari luar daerah dapat ditekan. Selain itu, optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dinilai krusial, termasuk penguatan peran Perumda sebagai BUMD pangan.
“Pemanfaatan produk pangan lokal dalam program MBG perlu ditingkatkan agar dampak ekonominya benar-benar dirasakan daerah,” tegasnya.
Memasuki periode Ramadan dan Idulfitri, Bupati Penajam Paser Utara menekankan pentingnya strategi pengendalian inflasi yang komprehensif dengan mengacu pada kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Sejumlah langkah konkret telah dilakukan TPID PPU, mulai dari monitoring terpadu pasar tradisional dan ritel modern, operasi pasar murah di Kecamatan Sepaku, hingga pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di beberapa desa sepanjang Januari–Februari 2026.
Sementara itu, Wakil Bupati Paser memaparkan upaya peningkatan produksi pangan melalui program Paser BERAKSI (BeteRnak Ayam atasi gejolaK InflaSI). Program ini berhasil mendorong peningkatan produksi telur ayam ras dan menjadikan Kabupaten Paser sebagai daerah percontohan nasional pengembangan hilirisasi integrasi unggas (Danantara).
“Paser kini menjadi salah satu sentra produksi unggas, sekaligus menopang stabilitas pasokan dan harga,” ujarnya.
Dalam HLM tersebut, TPID juga memfasilitasi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara mitra SPPG-MBG dengan produsen dan distributor pangan terpilih sebagai tindak lanjut business matching sebelumnya. Di Kota Balikpapan, kerja sama melibatkan lima mitra SPPG-MBG dengan enam produsen/distributor pangan, sedangkan di Kabupaten PPU melibatkan empat mitra SPPG-MBG dengan satu produsen tahu.
Sebagai penutup, HLM TPID menyepakati program prioritas pengendalian inflasi 2026 yang berfokus pada penguatan aspek 4K, serta tiga tindak lanjut utama, yakni peningkatan ketersediaan pasokan terutama pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), penguatan KAD dan optimalisasi peran Perumda sebagai BUMD pangan, serta keberlanjutan fasilitasi kerja sama pasokan antara produsen, distributor, dan mitra SPPG-MBG.
Melalui sinergi lintas daerah dan kolaborasi multipihak, TPID Balikpapan Raya optimistis stabilitas harga dan inflasi daerah dapat terjaga di tengah tekanan global dan dinamika ekonomi 2026. (*)
Editor : Ismet Rifani