KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (8/4/2026) dan bertempat di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris BKKBN yang bergabung melalui Zoom Meeting, kemudian unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta mitra kerja pembangunan keluarga hadir secara langsung.
Rakorda diikuti sekitar 100 peserta secara luring dan juga diikuti peserta secara daring melalui siaran langsung kanal YouTube Kemendukbangga/BKKBN Kalimantan Timur.
Sekretaris Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris BKKBN Prof. Budi Setiyono menyampaikan keynote speech Kapitalisasi Bonus Demografi, Optimalisasi Produktivitas untuk Stabilitas Ketahanan Daerah secara online.
Rakorda Tahun 2026 mengusung tema “Transformasi Kemendukbangga Mendukung Program Prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045.”
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Anik Nurul Aini, disampaikan bahwa keluarga merupakan fondasi utama pembangunan bangsa.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari keluarga yang sehat, cerdas, dan berdaya.
Ia menegaskan bahwa Kalimantan Timur masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan manusia, seperti kesenjangan pendidikan, prevalensi stunting, serta kebutuhan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
Oleh karena itu, pembangunan keluarga menjadi kunci dalam menyiapkan generasi unggul menghadapi bonus demografi pada periode 2030–2040.
“Bonus demografi tidak otomatis menjadi berkah. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, bonus tersebut justru dapat menjadi beban. Karena itu, sinergi seluruh pihak sangat diperlukan untuk menyiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Kemendukbangga/BKKBN terus mendorong berbagai gerakan strategis dalam pembangunan keluarga.
Antara lain Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansia Berdaya (SIDAYA), serta pengembangan Super Apps Keluarga sebagai platform layanan digital keluarga.
"Selain itu, dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD juga menjadi bagian dari upaya percepatan peningkatan kualitas gizi keluarga dan pencegahan stunting di Kalimantan Timur," terang Anik.
Melalui pelaksanaan Rakorda ini diharapkan dapat terbangun komitmen bersama antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan keluarga yang terintegrasi dan berkelanjutan.
"Kegiatan ini juga menghasilkan sejumlah capaian strategis, di antaranya tersusunnya dokumen kesepakatan bersama, rencana aksi terintegrasi pembangunan keluarga, serta Peta Jalan Percepatan Pembangunan Keluarga di Kalimantan Timur yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045," ungkap Anik.
Rakorda ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaksana program pembangunan keluarga di daerah.
"Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pembangunan keluarga di Kalimantan Timur dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," harap Anik.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Kaltim Nurizky Permanajati menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi tahun pembuktian bagi efektivitas integrasi program antara pusat dan daerah.
Fokus utama masih tertuju pada, Percepatan Penurunan Stunting, Memastikan angka prevalensi terus turun melalui intervensi sensitif dan spesifik di tingkat desa serta Penguatan Kampung KB yaitu, Transformasi Kampung Keluarga Berkualitas menjadi pusat data dan layanan terpadu.
"Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Fokus utama Rakorda tahun ini adalah memperkuat sinergi lintas sektor dalam menangani isu kependudukan, meningkatkan kualitas keluarga, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul guna mendukung visi Indonesia Emas 2045," tutur Nurizky.
Dalam kesempatan tersebut, Nurizky juga menyampaikan, bahwa pembangunan kependudukan dan keluarga bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan kerja kolektif seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.
Oleh karena itu, koordinasi yang erat dan kolaborasi yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program-program yang akan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2026.
"Rakorda ini juga menjadi wadah untuk membahas tantangan yang dihadapi di lapangan, berbagi pengalaman, serta merumuskan langkah-langkah konkret agar program Bangga Kencana dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Timur," imbuhnya. (kh///)