BALIKPAPAN – Penguatan produktivitas, percepatan hilirisasi, inovasi teknologi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci menjaga daya saing industri kelapa sawit Indonesia di tengah meningkatnya tantangan global. Komitmen tersebut mengemuka dalam 9th Borneo Palm Oil Forum 2026 bertema “Resilience, Innovation, and Transformation: Empowering the Palm Oil Industry Beyond Sustainability” yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Timur di Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan, Kamis (6/8).
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, mengatakan industri kelapa sawit telah berulang-ulang membuktikan ketangguhannya menghadapi berbagai krisis, mulai dari krisis moneter 1998, krisis keuangan global 2008–2009, hingga pandemi COVID-19.
Pada masa pandemi, industri sawit bahkan mampu mencatat devisa sekitar USD39,2 miliar sekaligus tetap menyerap tenaga kerja ketika banyak sektor lain melakukan pemutusan hubungan kerja.
“Selama kebutuhan dunia terhadap minyak nabati masih ada, sawit akan tetap menjadi komoditas strategis. Dengan inovasi, transformasi, dan kolaborasi yang kuat, saya yakin industri sawit Indonesia akan semakin tangguh, berkelanjutan, dan terus memberikan manfaat besar bagi perekonomian nasional maupun kesejahteraan masyarakat,” ujar Eddy.
Menurutnya, ruang peningkatan produktivitas sawit nasional masih sangat besar, terutama pada perkebunan rakyat yang mengelola sekitar 41 persen dari total luas kebun sawit Indonesia. Karena itu, peningkatan produktivitas petani plasma maupun swadaya harus menjadi prioritas melalui percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penggunaan benih unggul, penerapan teknologi, serta pendampingan berkelanjutan.
Selain peningkatan produktivitas, Eddy menilai masa depan industri sawit harus dibangun melalui transformasi teknologi, mekanisasi, digitalisasi, penguatan riset, serta percepatan hilirisasi agar mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Ia juga menegaskan dukungan GAPKI terhadap pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) yang terencana dan sesuai kebutuhan daerah sehingga mampu menciptakan industri yang sehat, efisien, dan berkelanjutan.
Di sektor energi, Eddy menyebut keberhasilan program mandatori biodiesel menjadi bukti nyata kontribusi sawit terhadap ketahanan energi nasional. Menurutnya, Indonesia saat ini tidak hanya menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia, tetapi juga konsumen terbesar, sehingga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan pasar ekspor harus terus dijaga.
Selain itu, penguatan implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) serta berbagai standar keberlanjutan internasional dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar global.
Eddy turut mengapresiasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPDP, perusahaan, dan para pekebun yang terus membangun sinergi dalam mendorong industri sawit yang semakin modern, produktif, dan berkelanjutan.
Forum tersebut dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji yang menegaskan sektor kelapa sawit memiliki peran strategis bagi perekonomian daerah. Kalimantan Timur saat ini memiliki sekitar 1,6 juta hektare perkebunan sawit dengan produksi 4,3 hingga 4,9 juta ton crude palm oil (CPO) per tahun atau hampir 10 persen dari produksi nasional.
Namun demikian, Seno mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama kesenjangan antara perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) dengan perkebunan rakyat, termasuk persoalan harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani swadaya.
“Kita perlu mencari solusi agar hubungan antara perusahaan dan petani semakin harmonis, termasuk membahas tata kelola pabrik kelapa sawit nonkebun sehingga tercipta kepastian usaha dan harga yang lebih adil bagi petani,” katanya.
Seno juga mengapresiasi kontribusi industri sawit dalam menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini tengah mendorong transformasi ekonomi dari sektor pertambangan menuju hilirisasi industri dan ekonomi berbasis masyarakat, termasuk melalui pengembangan industri sawit.
Ia berharap semakin banyak investasi industri hilir sawit masuk ke Kalimantan Timur. Saat ini, dari sekitar 4,9 juta ton CPO yang diproduksi setiap tahun, provinsi tersebut baru memiliki dua pabrik minyak goreng sehingga sebagian besar bahan baku masih dikirim ke luar daerah untuk diolah.
“Kami ingin lebih banyak industri pengolahan turunan sawit dibangun di Kalimantan Timur agar nilai tambahnya dapat dinikmati di daerah,” ujarnya.
Selain itu, Seno juga menyoroti masih kecilnya dana bagi hasil (DBH) sawit yang diterima daerah dibandingkan luas perkebunan yang dimiliki. Ia berharap kebijakan fiskal ke depan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah penghasil sawit.
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Heru Tri Widarto menegaskan kebutuhan minyak sawit nasional diproyeksikan terus meningkat seiring implementasi program biodiesel B50 untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Karena itu, peningkatan produksi harus dilakukan melalui optimalisasi produktivitas, bukan dengan membuka lahan baru. Ia mendorong perusahaan meningkatkan produktivitas minimal satu ton CPO per hektare melalui penggunaan benih unggul, inovasi teknologi, dan praktik budidaya yang lebih baik.
Heru juga menekankan pentingnya percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penguatan sistem ketertelusuran (traceability), sertifikasi ISPO, serta kemitraan yang sehat antara perusahaan dan petani.
“Keberlanjutan industri sawit sangat bergantung pada kemitraan yang sehat. Jika hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar terjaga, keberlangsungan usaha juga akan makin kuat,” tuturnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah segera menetapkan harga TBS bagi petani swadaya guna menciptakan kepastian usaha dan iklim pasar yang lebih kondusif.
Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Timur Rachmat Perdana Angga mengatakan Borneo Palm Oil Forum kini telah berkembang menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, investor, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam merumuskan arah pengembangan industri sawit nasional.
Menurutnya, industri sawit masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap devisa, penyerapan tenaga kerja, pembangunan daerah, hingga pengembangan energi terbarukan. Namun, sektor ini juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika perdagangan global, perubahan regulasi internasional, tuntutan keberlanjutan, hingga isu perubahan iklim.
Ia berharap 9th Borneo Palm Oil Forum 2026 mampu menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat daya saing industri sawit Indonesia sekaligus mempererat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan industri sawit yang tangguh, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.
Selain rangkaian forum dan diskusi, 9th Borneo Palm Oil Forum 2026 juga dimeriahkan dengan Golf Tournament serta GAPKI Run yang diikuti sekitar 1.000 peserta, sebagai bagian dari upaya mempererat sinergi antar pelaku industri sawit. Program ini juga didukung dan disupport oleh BPDP terhadap peningkatan Kesejahteraan Petani Sawit dan Pengembangan Ekonomi Daerah. (*)
Editor : Ismet Rifani