KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda Andi Harun angkat bicara menanggapi aksi penolakan warga Desa Loa Janan Ulu, Kutai Kartanegara (Kukar), terhadap pengerjaan proyek sodetan di kawasan KM 2 Loa Janan.
Proyek penanggulangan banjir di wilayah perbatasan antara Kota Samarinda dan Kabupaten Kukar tersebut dikerjakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Namun, warga setempat menyuarakan penolakan lantaran cemas sodetan alur air itu justru memicu banjir di permukiman mereka.
Menanggapi dinamika di lapangan, Andi Harun menilai gejolak yang muncul bukan persoalan substansi teknis proyek, melainkan masalah komunikasi. "Untuk sementara saya menilai masalahnya bukan di masalah substansial, tapi di masalah komunikasi," ujar Andi Harun.
Ia membeberkan, proyek sodetan ini merupakan respons Pemkot Samarinda atas aspirasi warga Loa Janan Ilir yang kerap terendam banjir. Berdasarkan kajian teknis, genangan air terjadi akibat arus balik (backwater) menuju Waduk Barito milik Pemprov Kaltim di sekitar Kelurahan Tani Aman.
Aliran air tersebut tersumbat penyempitan saluran alias (bottle neck) di tepi Jalan Poros Samarinda-Balikpapan. Kondisi ini yang membuat genangan kerap melanda kawasan Perumahan Haji Saleh akibat kiriman air dari arah Jalan KH Harun Nafsi maupun Jalan HAMM Rifaddin.
"Jalan keluarnya secara teknis adalah mengalirkan air ini dengan melakukan penyodetan terhadap jalan. Pola serupa pernah kita lakukan di Jalan Rel, Samarinda Seberang dan sekarang kawasannya lancar, tidak lagi kebanjiran," jelasnya.
Terkait kekhawatiran warga Loa Janan, Andi Harun memastikan Pemkot Samarinda sebenarnya telah membebaskan lahan di sekitar jalur sodetan. Kajian teknis dari Dinas PUPR juga memperhitungkan debit air agar tidak merugikan wilayah sekitar.
Untuk meluruskan persepsi di masyarakat, Andi Harun mengaku sudah berkoordinasi secara informal dengan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri. Kedua pimpinan daerah pada prinsipnya memiliki kesepahaman yang sama dalam menuntaskan persoalan banjir lintas batas wilayah.
"Hasil komunikasi saya secara informal dengan Pak Bupati Aulia, sebenarnya dua kepala daerah ini saling memahami. Harusnya tidak perlu terjadi penolakan jika komunikasi ke bawah berjalan secara efektif," bebernya.
AH menceritakan, proyek penanganan banjir di titik tersebut mulanya direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dengan alokasi anggaran sekitar Rp 5 miliar. Namun, karena pembiayaan provinsi tidak berlanjut, Pemkot Samarinda memutuskan mengambil alih tanggung jawab pembiayaan melalui APBD Kota Samarinda.
"Saya memberi arahan kepada TAPD agar kita jangan berhenti hanya karena ketiadaan anggaran provinsi. Kita yang ambil alih tanggung jawabnya dan dialokasikan anggarannya," tambahnya.
Guna menuntaskan polemik, AH telah memerintahkan Camat, lurah setempat, serta jajaran Dinas PUPR Samarinda segera turun ke lapangan. Mereka diminta menjalin dialog intensif bersama camat, kepala desa, serta tokoh masyarakat.
"Isu soal potensi banjir itu sebaiknya disikapi bijak dan dilanjutkan komunikasinya. Kerja sama kedua daerah ini sudah lama terjalin erat, kita tidak menginginkan masalah ini menjadi polemik yang tidak produktif," pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani