Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menekankan bahwa JKN merupakan instrumen krusial bagi negara dalam membangun masyarakat produktif. Menurutnya, proteksi kesehatan mampu menekan risiko kemiskinan sekaligus memberikan rasa aman bagi pekerja.
Baca Juga: LAPSUS: Sentralisasi Anggaran dari Pemerintah Pusat Mengancam Pembinaan Atlet di Daerah
"JKN adalah investasi produktivitas bangsa. Melalui proteksi ini, biaya pengobatan tidak lagi membebani masyarakat secara ekonomi. Kita harus menjaga keberlangsungan program ini melalui semangat gotong royong yang melibatkan seluruh elemen," kata Cak Imin dalam acara tersebut.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa kesuksesan JKN bukan sekadar angka cakupan kepesertaan. Hingga 1 Oktober 2026, tercatat 284,89 juta jiwa atau 98,2 persen penduduk Indonesia telah terlindungi, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 79,49 persen.
"Gotong royong adalah kunci. Kontribusi dari sekitar 150 peserta sehat membantu mendanai layanan bagi satu pasien cuci darah yang membutuhkan biaya hingga Rp6,2 juta per bulan. Inilah esensi perlindungan bagi tenaga kerja kita," jelas Pujo.
Baca Juga: Heboh Mahasiswa Bodong di Deklarasi Sumpah Pemuda, Raffi Ahmad Akhirnya Minta Maaf
Penilaian penerima penghargaan dilakukan secara transparan dan berjenjang oleh tim nasional lintas instansi. Sebanyak 80 badan usaha yang terpilih meliputi 10 BUMN serta 70 perusahaan swasta dari skala besar hingga mikro. Sementara itu, empat pemerintah provinsi dan empat pemerintah kabupaten/kota turut menerima apresiasi serupa.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pemberi kerja menjadi fondasi penting. Ia berharap praktik baik ini dapat direplikasi oleh entitas lain guna memperkuat ketahanan Dana Jaminan Sosial Kesehatan di masa depan. (*)
Editor : Dwi Restu A