BALIKPAPAN- Penunjukkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat apresiasi dari Komisi V DPR RI. Pasalnya selama ini, pembahasan mengenai perencanaan maupun penganggaran pembangunan IKN berada di Komisi II DPR RI. Yang merupakan mitra kerja dari Otorita IKN.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan koordinasi terkait dengan perencanaan maupun pembangunan akan semakin mudah. Dengan ditunjuknya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk memimpin sementara Otorita IKN. Pasca mundurnya Bambang Susantono dari jabatan Kepala Otorita IKN pada awal pekan ini. “Saya tahu tugas ini tidak mudah. Tapi semakin mudah ketika langsung dibawah Pak Menteri (PUPR). Toh juga semua anggarannya (terkait pembangunan IKN) di sini (dibahas di Komisi V DPR RI),” katanya dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR, Kamis (6/6).
Politikus PDIP dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat II juga menceritakan bahwa dirinya sempat menyurati pimpinan DPR RI. Untuk mempertanyakan Otorita IKN ini menjadi mitra kerja komisi mana di DPR RI. Karena semua anggaran infrastruktur terkait IKN dibahas bersama Komisi V DPR RI. “Tapi kami tidak pernah bersentuhan dengan struktur di Otorita IKN. Ini menjadi agak rumit di kami (Komisi V DPR RI). Memang banyak pertanyaan juga. Jadi rupanya Otorita IKN itu rapat kerjanya dengan Komisi II. Sementara seluruh anggarannya ada di sini (Komisi V). Nah sekarang sudah langsung ditangani oleh Plt-nya (Kepala Otorita IKN) adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” jelas dia.
Oleh karena itu, menurutnya penunjukkan tersebut akan memperpendek dan mempermudah rentang koordinasi terkait dengan pembahasan anggaran pembangunan IKN. Karena seluruh beban terkait dengan anggaran pembangunan IKN, memang berada di Komisi V DPR RI. “Jadi kita ucapkan selamat pak Menteri (PUPR). Selamat bertugas dan semoga Bapak sehat walafiat selalu. Sehingga bisa mengawal proses pembangunan IKN yang sedang berjalan ini,” ujar dia.
Wakil Kalimantan Timur di Senayan, Irwan juga berpendapat sama. Anggota Komisi V DPR RI ini juga menyebut dirinya adalah salah satu orang yang sejak awal yang berpendapat, bahwa harusnya Otorita IKN itu ditangani dan dipegang oleh Kementerian PUPR, Dan juga Kementerian Agrarian dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Karena pembangunan infrastruktur dasar IKN berikut penyelesaian masalah hak atas tanah itu menjadi kunci untuk bisa sampai di 2024 ini,” ujar dia.
Oleh karenanya, Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur ini berpendapat bahwa jika berbicara percepatan pembangunan IKN, ini adalah kebijakan yang sangat tepat dari Presiden dengan menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN. Pun demikian dengan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. “Dan mudah-mudahan Pak Basuki bisa menyelesaikan permasalahan lahan. Dan juga percepatan pembangunan infrastruktur dasar IKN-nya,” harap Irwan.
Dia juga berpesan bahwa memang selama ini seolah-olah mengesankan bahwa masyarakat lokal maupun masyarakat adat itu selalu bertentangan dengan kebijakan nasional. Padahal sebenarnya masalahnya adalah pada konflik lahan. Dan Irwan meyakini Basuki Hadimuljono bisa kemudian menyelesaikan masalah konflik lahan ini. “Saya meyakini masyarakat Kaltim khususnya masyarakat sekitar IKN, dan masyarakat adat itu sangat-sangat mendukung IKN. Sehingga mengakui dan melindungi hak-hak komunitas ini, menurut saya merupakan aspek penting. Dan ini jangan diabaikan,” pesan pria kelahiran Sangkulirang, Kutai Timur ini. (kip).
Editor : Muhammad Rizki