BALIKPAPAN- Mahalnya harga tiket menuju Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara dibahas di Senayan. Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus menyoroti mahalnya harga tiket pesawat beberapa waktu terakhir dengan tujuan Balikpapan maupun Tarakan. Dia mendorong pemerintah menyediakan layanan penerbangan tambahan dari maskapai penerbangan plat merah. Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jumat, (7/6).
Kata dia, harga tiket pesawat, khususnya dari Jakarta menuju Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara, melonjak drastis beberapa bulan terakhir. “Problem kita di penerbangan itu sekarang tiket memang mahal minta ampun. Jujur saja apalagi ke daerah seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Banyak proyek-proyek besar. Saya kurang tahu kalau daerah lain, tapi ke sana kayak ke dapil saya, orang cari tiket untuk kembali dari Jakarta itu bisa satu bulan baru dapat,” kata dia di Gedung DPR Senayan, Jakarta.
Oleh karena itu, menurut anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Utara ini, solusi terbatasnya penerbangan ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, pemerintah perlu melibatkan maskapai penerbangan BUMN tambahan untuk melayani rute penerbangan ke Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara. Seperti PT Pelita Air Service atau Pelita Air merupakan maskapai penerbangan milik PT Pertamina (Persero). Selain layanan penerbangan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Garuda Indonesia maupun Citilink.
“Saya sudah ngobrol dengan Garuda dengan Citilink. Mereka memang terkendala pesawat. Nah apakah mungkin Pelita air masuk untuk ke sana. Karena kan ini memangnya tinggi sekali untuk ke Balikpapan dan Kaltara. Karena ada di sana ibu kota baru dan PSN (Proyek Strategis Nasional). Ini perlu diperhatikan apakah Pelita (Air) bisa diajak ke sana,” pinta Deddy. Politikus PDIP ini menuturkan, mahalnya harga tiket dengan rute tujuan Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara, membuat masyarakat menjerit. Lantaran harga tiket yang biasanya di bawah Rp 1 juta, sekarang bisa dijual sebesar Rp 2,8 juta untuk setiap penumpangnya.
“Jadi memang di ceiling-nya (plafon tertinggi) sudah harga itu. Dan dengan tidak adanya penambahan pesawat, tentu yang swasta kan tidak mau nambah pesawat. Supaya harga tiket maksimum habis dan kursi full. Nah akhirnya mobilitas orang terganggu. Dan ujungnya kan ekonomi,” ujar dia. Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menambahkan, perusahaan penerbangan domestik seperti Garuda, Citilink, maupun Pelita Air Service memang melayani penerbangan untuk pasar domestik. Akan tetapi, saat ini ini masih butuh pesawat sebanyak 700 unit, untuk melayani rute di seluruh Indonesia.
Sementara jumlah pesawat yang tersedia, baik dari maskapai BUMN maupun maskapai swasta baru 300 hingga 400 unit. “Padahal kebutuhan kita 700 pesawat. Saya memahami kebijakan Kementerian BUMN untuk fokus domestik, karena kita masih kurang pesawat. Sehingga yang disampaikan Bang Deddy, kenapa harga tiket mahal karena memang pesawat kita kurang. terutama pesawat punya milik pemerintah. Nah harapan kita tentu pesawat ini bisa bertambah,” jelas dia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Indonesia masih mengalami keterbatasan jumlah pesawat. Apalagi ketika pemerintah ingin mengalihkan penerbangan ke domestik, tetapi ada permintaan untuk fokus pada rute mancanegara untuk mendatangkan turis dari luar negeri. Sementara, ada kebijakan di bidang perhubungan yang tidak mudah memberikan izin penerbangan dari luar negeri beroperasi di Indonesia.
“Kalau penerbangan kita shifting semua ke domestik dan kita fokus domestik, karena memang realita kita hanya punya 400 pesawat. Sementara kebutuhan nasional itu 700 pesawat. Nah ini tidak berarti kita tidak melayani umrah dan haji. Tetapi itu realita yang kita hadapkan. Ketika kita tidak bisa terbang, gimana kompensasi pesawat yang lain bisa datang ke Indonesia. Nah ini ada aturan-aturan seperti ini,” pungkas dia, (kip)
Editor : Muhammad Rizki