KALTIMPOST.ID,
Ketua PHM Bontang, Udin Mulyono, menyatakan bahwa tidak semua anggota tim sukses diberitahu untuk menghindari keramaian.
Simpatisan diminta berkumpul di kantor PHM tanpa tema pakaian khusus, meskipun baju kampanye boleh dipakai.
Setelah pendaftaran, mereka akan kembali, namun ada kemungkinan orasi dari kandidat. Iring-iringan akan dipimpin oleh truk dengan sound system yang memutar lagu mars independen.
Sebelumnya, Wali Kota Bontang, Basri Rase, telah memperbarui laporan harta kekayaannya melalui laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Berdasarkan pengumuman yang dirilis pada 1 Februari 2024, total kekayaan Basri Rase tercatat sebesar Rp 4.964.104.299.
Dalam laporannya, Basri mengungkapkan bahwa sebagian besar kekayaannya berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Bontang, Kota Makassar, dan Kabupaten Bone, dengan total nilai mencapai Rp 3.022.000.000.
Selain itu, ia juga memiliki sebuah mobil Toyota Hardtop tahun 1981 yang bernilai Rp 100.000.000, serta harta bergerak lainnya senilai Rp 20.000.000.
Kekayaan Basri juga termasuk kas dan setara kas sebesar Rp 1.822.104.299. Laporan ini menunjukkan bahwa Wali Kota Bontang tidak memiliki hutang, sehingga total kekayaannya tetap di angka Rp 4.964.104.299.
Selain itu, komponen kas setara kas juga menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, Basri melaporkan kas setara kas sebesar Rp 1.491.822.916.
Namun, dalam laporan terbaru, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp 1.822.104.299, atau naik sebesar Rp 330.281.383.
Penambahan harta kekayaan Basri Rase ini menarik perhatian, mengingat posisinya sebagai pemimpin daerah yang kerap disorot terkait kebijakan dan transparansi keuangan.
Dengan pelaporan yang dilakukan secara berkala, Basri menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan dan integritas sebagai pejabat publik.
Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan kekayaan ini diharapkan dapat mencerminkan upaya Wali Kota dalam mengelola aset dan keuangan dengan bijak, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Bontang.
Hal ini juga menjadi contoh bagi pejabat lainnya untuk terus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
Masyarakat Bontang pun terus memantau perkembangan ini, berharap agar setiap pejabat publik tetap memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam mengemban amanah yang diberikan oleh rakyat. (*)
Editor : Dwi Puspitarini