KALTIMPOST.ID, Rumah Sakit Medistra menjadi sorotan setelah kasus terkait pertanyaan mengenai kesediaan melepas hijab dalam proses rekrutmen viral di media sosial.
Menanggapi kontroversi ini, pihak rumah sakit melalui Direktur RS Medistra, Dr Agung Budisatria, menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan memastikan bahwa manajemen sedang menangani masalah tersebut dengan serius.
Dalam pernyataannya yang dirilis pada Senin (2/9/2024), Dr Agung menegaskan bahwa RS Medistra merupakan rumah sakit yang inklusif, terbuka untuk semua kalangan yang ingin bekerja sama demi memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.
Ia juga menjanjikan adanya peningkatan kontrol terhadap proses rekrutmen dan komunikasi internal untuk menghindari kesalahpahaman di masa mendatang.
Baca Juga: Gelapkan Duit Perusahaan Puluhan Juta, Karyawan di Balikpapan Terancam Lima Tahun Penjara
Insiden ini bermula ketika Dr Diani Kartini, seorang dokter spesialis bedah onkologi, melayangkan surat yang mempertanyakan kebijakan berpakaian di RS Medistra.
Dalam surat tersebut, ia mengungkapkan bahwa ada pertanyaan terkait kesediaan melepas hijab yang diajukan kepada calon pegawai dalam sesi wawancara.
Dr Diani menyatakan kekecewaannya atas pertanyaan tersebut, yang dinilai mengandung unsur diskriminasi.
Baca Juga: Ogah Pakai Mobil Mewah, Paus Fansiskus Pilih Gunakan Innova Selama Kunjungannya di Indonesia
Reaksi terhadap kasus ini pun bermunculan dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukuwah, KH Muhammad Cholil Nafis.
Melalui cuitan di media sosial, Kiai Cholil mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk Islamofobia yang tidak seharusnya terjadi di Indonesia.
Ia juga mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini agar tidak menjadi preseden buruk di masa depan.
Baca Juga: Apakah Down Syndrome Bisa Dideteksi sejak Dalam Kandungan? Berikut Beberapa Cara Untuk Mengetahuinya
Kontroversi ini membuka kembali diskusi tentang standar inklusivitas di tempat kerja, khususnya di lingkungan pelayanan kesehatan.
Banyak pihak berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang, dan RS Medistra dapat menjadi contoh dalam menerapkan kebijakan yang menghormati kebebasan beragama serta nilai-nilai keberagaman yang ada di Indonesia. (*)
Editor : Dwi Puspitarini