KALTIMPOST.ID, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah mencapai Rp 36,61 triliun per 23 Agustus 2024, atau 97 persen dari target total Rp 37,52 triliun.
Dana tersebut disalurkan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan akan digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk penyelenggaraan Pilkada di seluruh Indonesia.
Namun, tantangan muncul bagi sejumlah daerah yang mengalami hambatan dalam memberikan hibah anggaran Pilkada 2024.
Untuk mengatasi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Kemenkeu siap memberikan dukungan finansial melalui berbagai skema.
Baca Juga: 43 Daerah Berpotensi Dipimpin ASN jika Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024
Salah satu solusi yang disiapkan adalah melalui Treasury Deposit Facility (TDF) atau surat berharga bagi daerah yang memiliki Dana Bagi Hasil (DBH) namun mengalami kendala likuiditas.
Selain itu, Kemenkeu juga akan mengintervensi melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 555,4 miliar yang akan disalurkan ke 56 daerah.
Ini akan dilengkapi dengan pembayaran DBH sebesar Rp 180,6 miliar untuk 24 daerah yang membutuhkan dukungan tambahan.
"Kami juga melakukan intercept melalui instrumen DAU senilai Rp 555,4 miliar untuk 56 Pemda dan juga melalui pembayaran DBH Rp 180,6 miliar untuk 24 Pemda," jelas Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks DPR/MPR, pada Selasa (3/9).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dalam penggunaan anggaran untuk Pilkada Serentak 2024.
Tito berharap alokasi anggaran yang telah dikucurkan dapat mendukung kelancaran seluruh tahapan Pilkada dan memastikan proses yang transparan serta bebas dari korupsi.
"Kami berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan Pilkada dapat berjalan dengan baik dan transparan," ujar Tito.
Baca Juga: Konflik Internal PKB: Ancaman Hukum Zainul Munasichin terhadap Rencana Muktamar Tandingan
Lebih dari itu, dana yang telah disalurkan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan logistik dan operasional, termasuk pelatihan petugas pemilu dan sosialisasi kepada masyarakat.
Hal ini diharapkan dapat mendukung terciptanya pemilu yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kompeten.
Pilkada Serentak 2024 merupakan salah satu pesta demokrasi terbesar di Indonesia, melibatkan 270 daerah dan lebih dari 1.200 calon kepala daerah yang akan berkompetisi.
Dengan skala sebesar ini, penting bagi setiap daerah untuk memiliki dukungan finansial yang memadai demi kelancaran proses pemilihan.
Baca Juga: Gara-Gara Sering Chat Pacar Orang, Pemuda di Paser Dikeroyok hingga Terkapar
Sri Mulyani juga menambahkan bahwa bagi daerah yang mampu mengelola anggarannya dengan baik, alokasi hibah melalui APBD ke KPU dan Bawaslu telah mencapai angka yang sangat mendekati target.
Namun, bagi daerah yang menghadapi kesulitan, pemerintah pusat tetap siap memberikan dukungan yang diperlukan. (*)
Editor : Dwi Puspitarini