KALTIMPOST.ID, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan perhatian khusus terhadap isu kebakaran di Ibu Kota Nusantara (IKN), menyusul arahan dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Prabowo, yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024, telah menginstruksikan BNPB untuk menyusun konsep sistem pengendalian kebakaran di IKN sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana di wilayah tersebut.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengungkapkan bahwa saat ini BNPB sedang menyusun konsep Sistem Terpadu Penanggulangan Bencana yang akan mengintegrasikan seluruh sistem, alat, dan perangkat yang sudah ada.
"Konsep ini akan mengintegrasikan upaya dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Otorita IKN (OIKN)," kata Suharyanto dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI pada Selasa (3/9).
Baca Juga: Peduli Pelestarian Lingkungan untuk Masa Depan, Polda Kaltim Tanam Mangrove di Pantai SPN
Selain itu, Suharyanto juga mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 1,88 triliun dalam APBN 2025 untuk mendukung 14 kegiatan tambahan. Salah satu kegiatan tersebut adalah pemindahan pegawai BNPB ke IKN, yang akan menelan biaya sebesar Rp 10 miliar.
Dalam rencana pemindahan ini, sebanyak 183 Aparatur Sipil Negara (ASN) BNPB akan dipindahkan ke IKN, dengan prioritas awal bagi pejabat eselon I seperti Sekretaris Utama (Sestama) dan salah satu Deputi BNPB.
Namun, Kepala BNPB akan tetap bertugas di Daerah Khusus Jakarta (DKJ). “Ada perubahan rencana, dimana pada tahap ketiga, pejabat eselon II yang akan dipindahkan berjumlah 20 orang, sementara stafnya ada 15 orang,” tambah Suharyanto.
Baca Juga: Juli 2024, Tingkat Penghunian Kamar Hotel di Balikpapan Ada Penurunan
Mengenai pembangunan kantor BNPB di IKN, Suharyanto menyatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan lahan untuk lokasi pembangunan kantor baru.
“Kami sudah memasang plang penanda lokasi kantor BNPB di IKN. Namun, rencana pembangunan baru akan dilaksanakan pada tahap kedua setelah 2024. Untuk tahap pertama, kami masih akan menggunakan kantor bersama,” jelasnya.
Baca Juga: Lemhannas Akan Pindah ke Ibu Kota Nusantara pada 2027, Masuk Gelombang Keempat
Dalam rapat tersebut, Suharyanto juga menjawab pertanyaan Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, terkait risiko bencana di IKN.
Ia memastikan bahwa BNPB telah menyerahkan dokumen kajian risiko bencana IKN kepada pemerintah.
"IKN dipilih berdasarkan kajian risiko bencana yang komprehensif. Secara umum, IKN merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana besar seperti letusan gunung api dan gempa bumi,” ujarnya.
Baca Juga: Nisya Ahmad, Adik Raffi Ahmad, Resmi Jadi Anggota DPRD Jawa Barat: Siap Jadi Suara Rakyat
Meski demikian, Suharyanto mengakui adanya gempa kecil dengan kekuatan di bawah 4 Skala Richter yang terjadi di wilayah tersebut. Namun, berdasarkan sejarah, IKN tidak memiliki catatan gempa yang signifikan.
Selain kebakaran, BNPB juga menyoroti masalah banjir di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), wilayah induk dari IKN di Kecamatan Sepaku. BNPB terus berupaya mengatasi masalah banjir ini.
"Justru sekarang tantangan yang lebih besar adalah memastikan ketersediaan air di IKN. Kami telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengisi Bendungan Sepaku Semoi yang ada di IKN,” tutup Suharyanto. (*)
Editor : Dwi Puspitarini