Akan tetapi dia menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN selama ini, pihaknya hanya melibatkan penggunaan teknologi Operasi Modifikasi Cuaca (TMC). Yang dilaksanakan oleh BMKG. Dan tidak melibatkan pawang hujan, sebagaimana video yang sempat viral di media sosial, pada bulan lalu.
Kritik soal penggunaan pawang hujan disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR Roberth Rouw dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Senayan, Jakarta, Senin (9/9).
“Pawang hujan mungkin ada beberapa stakeholder ya, yang memang mengundang itu. Tapi bukan Kementerian PUPR. Kalau Kementerian PUPR yang melakukan itu, ada yang lakukan bersama dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara. Dalam rangka mendukung itu adalah Teknologi Modifikasi Cuaca,” ujar dia dalam siniar (podcast) “Suka Duka di Balik Pembangunan Ibu Kota Nusantara” di kanal Kementerian PUPR, yang diunggah Minggu (1/9).
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Utama (Sestama) BMKG Dwi Budi Sutrisno mengusulkan penambahan anggaran pada APBN 2025 sebesar Rp 1,25 triliun. Salah satunya untuk kegiatan penambahan unit organisasi baru di BMKG, yakni Kedeputian Bidang Modifikasi Cuaca.
Di mana unit yang baru terbentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Peraturan BMKG Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatolog, dan Geofisika, terdapat penambahan 1 unit eselon I, yakni Kedeputian Bidang Modifikasi Cuaca dan 4 unit kerja eselon II. Di mana Kedeputian Bidang Modifikasi Cuaca membutuhkan anggaran pada APBN tahun 2025 sebesar Rp 707,69 miliar.
“Kami hanya mengulang kembali pernyataan Kepala BMKG pada RDP yang lalu, bahwa Kedeputian Modifikasi Cuaca itu perannya sangat penting sekali,” katanya.
Dwi Budi Sutrisno menerangkan saat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015, menyebabkan kerugian yang sangat besar. Dengan nilai kerugian yang mencapai Rp 200 triliun. Kemudian beberapa tahun setelahnya, kerugian bisa dikurangi hingga mencapai puluhan triliun.
“Itu bisa dicegah dengan bagaimana kita melakukan modifikasi. Melakukan pembahasan terhadap lahan gambut. Jadi sebelum musim kemarau, kita basahi dengan melakukan hujan buatan. Sehingga kerugian yang lebih besar bisa dicegah,” jelas dia.
Pejabat yang akan purna tugas pada awal November 2024 ini juga menegaskan bahwa biaya untuk modifikasi cuaca relatif murah. Di mana OMC yang dilakukan BMKG tidak menelan biaya hingga triliunan rupiah. “Oleh karena itu, kami mohon untuk usulan mengenai kedeputian baru ini, benar-benar didukung. Syukur-syukur dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya,” pinta Dwi Budi Su
trisno.
Editor : Uways Alqadrie