Mengutip Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang dirilis Bawaslu RI beberapa waktu lalu, Kaltim berada di posisi lima daerah berkategori rawan tinggi dengan skor 77.04.
Posisi Kaltim berada di bawah Jawa Barat dengan skor yang sama, lalu Maluku Utara 84,86, Sulawesi Utara 87,48, dan DKI Jakarta di posisi puncak urusan kerawanan pemilu dengan skor 88,95.
“Sudah terbentuk relawan di 10 kabupaten/kota, relawan ini nantinya ditujukan untuk memastikan politik uang tak terjadi di masyarakat,” ungkap anggota tim pemenangan Isran-Hadi, Sapta Guspiani, Minggu 15 September 2024.
Tim ini hadir sebagai komitmen Isran-Hadi untuk mewujudkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim berjalan jujur, bersih, dan adil.
Duet berjargon Kaltim Berdaulat itu, lanjut dia, ingin menyajikan kontestasi pencarian pemimpin yang berkualitas ke masyarakat.
Karena itu, pihaknya mengajak seluruh pihak untuk turut terlibat menjadi pejuang demokrasi untuk mengawal jalannya pemilu serentak di Kaltim. Apalagi, tim ini ditarget bisa menampung 10 ribu relawan untuk mengawasi jalannya pemilu.
“Kami mengajak masyarakat jika ingin bergabung bisa datang ke posko Isran-Hadi,” sambungnya.
Relawan ini nantinya akan bekerja sama dengan pihak berwenangan, seperti Bawaslu dan kepolisian untuk menindak temuan politik uang di lapangan.
Tak sampai disitu, tim pemenangan Isran-Hadi juga menyiapkan tim hukum untuk mendampingi relawan atau masyarakat yang ingin melaporkan politik uang yang ditemukan sebelum hari pemungutan, pada 27 November mendatang.
Tim hukum ini pula, kata Sapta, juga memastikan keamanan pelapor dan saksi dari potensi intimidasi yang bisa terjadi.
“Kami juga berharap para ketua RT bisa menjadi benteng dari praktik politik uang tersebut. bukannya menjadi bagian atau koordinator dari cara tak sehat seperti itu,” tuturnya.
Lewat upaya ini, tim pemenangan Isran-Hadi berharap Pilkada Serentak 2024 di Kaltim ingin agar masyarakat dapat memilih seusai hati nurani dalam menentukan siapa pemimpinnya lima tahun ke depan.
Bukan karena embel-embel apapun. Dengan begitu, pemimpin yang terpilih otomatis memiliki integritas dalam bekerja mengawal pembangunan daerah nantinya.
“Kami ingin sinyal negatif bagi roda demokrasi dicegah. Jangan sampai itu (politik uang) seperti menjadi budaya pada setiap penyelenggaraan pesta demokrasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kaltim Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Galeh Akbar Tanjung menyambut baik langkah yang diambil bakal pasangan calon untuk memberantas politik uang di lapangan.
“Karena itu menjadi salah satu indikator tumbuhnya pengawasan partisipasi masyarakat dalam pemilu kita,” ucapnya pada 12 September lalu.
Jika merujuk IKP 2024, politik uang bersama polarisasi masyarakat dan netralitas memang menjadi potensi kerawanan yang bisa terjadi di tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024 sepanjang 25 September-25 November 2024.
Bawaslu Kaltim tengah berupaya memperkuat pemahaman dan kemampuan para pengawas di tingkat dasar seperti PKD dan Panitia Pengawas Kecamatan se-Kaltim.
Dari langkah itu, seluruh pengawas pemilu akan menempuh pengawasan melekat di setiap tahapan yang berjalan.
Untuk eksternal Bawaslu, pihaknya tengah mengintenskan sosialisasi ke pemilih muda dan pemilih pemula yang untuk menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran pentingnya pilkada yang berjalan bersih, jujur, dan adil.
“Ada juga ruang untuk masyarakat yang menemukan potensi pelanggaran bisa melaporkan ke saluran Siaga Pilkada yang kami buka,” katanya mengakhiri. (*)
Editor : Almasrifah