Di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim, Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Isran Noor-Hadi Mulyadi begitu gencar menanggapi isu politik uang.
Tim relawan melawan politik uang pun dibentuk dan disebar ke seluruh kabupaten/kota se-Kaltim untuk memastikan kenduri akbar di depan mata berjalan bersih, jujur, dan adil.
Isran bahkan di berbagai kesempatan, selalu menyuarakan agar masyarakat tegas menolak politik uang.
Pemimpin yang lahir lewat jalur kotor seperti itu disebutnya bukan tak mungkin memanfaatkan posisinya ketika terpilih untuk mengembalikan modal yang sudah terpakai dengan cara-cara kotor lainnya.
Karena itu, dia mengajak pendukungnya untuk tegas menolak politik uang. Jika mendapati politik uang dari pendukung calon, lanjut dia, jangan ragu untuk melaporkan ke pihak berwenang.
“Jangan takut dengan politik uang. Kejahatan demokrasi seperti itu tak pernah menang,” sebutnya.
Sebelumnya, anggota tim pemenangan Isran-Hadi, Sapta Guspiani menyebut akan membentuk relawan tolak politik uang se-Kaltim.
Jumlahnya mencapai 10 ribu orang. Relawan ini nantinya akan bergerilya mengantisipasi lahirnya politik uang di lapangan jelang Pilkada Serentak 2024.
Tim pemenangan Isran-Hadi pun, kata dia, sudah menyiapkan kuasa hukum untuk mendampingi masyarakat yang mendapati adanya praktik politik uang sepanjang kampanye nantinya.
“Untuk memastikan mereka tak mendapat intimidasi,” katanya. Komitmen seiras, ihwal menolak tegas politik uang juga disampaikan bakal pasangan calon (bapaslon) Rudy Masud-Seno Aji.
Namun, bapaslon berjargon Generasi Emas (Gemas) ini memilih tidak membentuk tim serupa. Rudy yang dikonfirmasi via seluler mengaku lebih memilih fokus bergerilya menyiarkan visi-misi dan program kerja mereka.
Dengan begitu, masyarakat tak parsial memahami apa yang dirinya bersama Seno Aji tawarkan jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur nantinya.
“Kami fokus sebarkan program kerja yang kami tawarkan. Pilkada ini adu gagasan bukan politik uang. Kami juga tegas menolak politik uang,” sebutnya, Senin 16 September 2024.
Ketua DPD Golkar Kaltim ini juga mengingatkan ada batas tipis antara politik uang dan ongkos politik. Maju di pilkada bukan berarti tanpa modal.
Kampanye untuk menyiarkan visi-misi hingga bertemu masyarakat, sebut dia, tetap perlu modal. Sebut saja, biaya baliho hingga akomodasi lainnya.
“Jadi tentu ada bedanya antara politik uang dan ongkos politik. Kami tegas menolak politik uang tapi semua perlu duit. Tidak ada yang tidak pakai duit khususnya ongkos politik,” ucapnya
Sementara juru bicara Tim Pemenangan Rudy-Seno, Sudarno, menegaskan ihwal politik uang sepenuhnya dipercayakan kepada pihak berwajib yang tergabung dalam sentra Penegak Hukum Terpadu atau Gakkumdu.
“Kan ada Bawaslu untuk pelanggaran administrasinya dan Gakkumdu jika ada pidananya. Kami tak punya waktu untuk hal seperti itu,” sebutnya.
Tim pemenangan, lanjut dia, masih berfokus dalam memastikan program dan visi-misi Rudy-Seno bisa dipahami masyarakat seutuhnya. Dengan begitu, publik bisa memahami apa yang ingin diperjuangkan duet Rudy-Seno.
“Kalau sebelah (tim pemenangan Isran-Hadi) mau begitu silakan. Kami enggak punya waktu untuk yang begituan,” singkatnya. (*)
Editor : Almasrifah