KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN- Status bandara internasional yang disandang Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan nampaknya bakal dicabut.
Pasalnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewacanakan bandara yang beroperasi sejak tahun 1997 itu, hanya melayani penerbangan domestik atau dalam negeri.
Itu setelah beroperasinya Bandara Nusantara, penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bandara internasional.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kepada awak media usai rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (20/9).
Dia menyebut Bandara Nusantara yang berada di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berpotensi melayani penerbangan haji dan umrah.
Sedangkan Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan hanya akan menjadi bandara untuk penerbangan dalam negeri.”Bandara (Nusantara) ini runway-nya 3.000 meter.
Baca Juga: Jelajahi IKN Nusantara dengan Bus Sinar Jaya: Jadwal, Rute, dan Fasilitas Lengkap
"Artinya pesawat terbesar (Boeing) 777 bisa landing di situ. Jadi bisa saja nanti, umrah dan haji di sana (Bandara Nusantara). Kalau yang dalam negeri bisa di (Bandara Sepinggan) Balikpapan. Sehingga masyarakat Balikpapan, dan sekitarnya, Kalimantan Timur mendapatkan fasilitas yang sama baik,” katanya.
Sebagai informasi, runway atau landasan pacu Bandara Nusantara akan dibangun sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter. Sehingga dapat didarati pesawat berbadan besar seperti tipe Boeing 777-3000ER dan Airbus A380.
Dengan demikian, menurut Budi Karya Sumadi, Bandara Nusantara akan menjadi bandara internasional. Sementara Bandara SAMS Sepinggan yang saat ini dikelola oleh PT Angkasa Pura I, hanya melayani rute penerbangan dalam negeri. Sehingga dapat menyokong IKN sebagai Kota Internasional.
“Dan tentunya ini akan membangun suatu daya dukung daripada IKN lebih baik. Dan menjadi kota internasional yang memang diandalkan,” sambungnya.
Baca Juga: Lonjakan Penumpang di Bandara Balikpapan: Dampak IKN dan Liburan
Budi Karya Sumadi juga mengungkapkan Bandara Nusantara akan dibuka untuk setelah Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Di mana, Presiden Joko Widodo masih belum memberikan kepastian mengenai penerbitan Keppres tersebut. Selain itu, pembangunan Bandara Nusantara masih sepenuhnya rampung.
“Sebernarnya begitu Keppres-nya jalan, (Bandara Nusantara) itu bisa langsung untuk umum. Tapi pertanyaannya apakah terminalnya itu mencukupi? Karena terminalnya sementara ini, baru untuk yang khusus. Jadi katakanlah kalau masih penerbangan satu hari itu, katakanlah 10-15 penerbangan masih bisa. Tetapi kalau lebih dari itu, kita harus membangun. Dan untuk membangun itu ada konsep KPBU,” papar pria berkacamata ini.
Menhub sejak tahun 2016 ini juga mengungkapkan nantinya untuk mengelola Bandara Nusantara, akan dilakukan oleh PT Angkasa Pura Indonesia. Yang nantinya akan melaksanakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk dan mengembangkan bandara penunjang IKN tersebut.
“Yang sedang kita jalankan di mana PT Angkasa Pura Indonesia akan berpartner dengan 1 investor dari luar negeri dan ini menguntungkan. Investor asing ini punya interest untuk membangun. Karena memang secara bisnis menguntungkan dan memberikan manfaat,” pungkasnya.(*)
Editor : Thomas Priyandoko