KALTIMPOST.ID, Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sedang tak baik-baik saja. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak awal tahun terus mengobrak-abrik semua sektor industri. Hingga 28 Oktober 2024, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sudah 59.796 orang yang di-PHK. Adapun di Kaltim, hingga September 2024, terdapat 329 perusahaan yang melakukan PHK dengan total 390 pekerja terdampak. Sebagian besar pekerja yang terkena PHK berasal dari Balikpapan (313 pekerja), sementara 77 pekerja lainnya berasal dari Kabupaten Kutai Timur.
“Perubahan kebutuhan perusahaan sering berdampak pada karyawan, terutama melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mendadak. Ini dapat menyebabkan kesulitan finansial karena waktu yang terbatas untuk mencari pekerjaan baru," kata Kepala Disnaker Kaltim Rozani Erawadi saat menggelar focus group discussion program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Hotel Ibis Samarinda, beberapa waktu lalu.
Rozani menyampaikan keprihatinan terkait tren ini dan menekankan perlunya langkah preventif untuk menekan angka PHK. Dia berharap ada solusi konkret untuk mengurangi dampak negatifi PHK dan membantu pekerja bertransisi ke pekerjaan baru dengan lebih baik. Dari Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merencanakan untuk mengadakan pertemuan dengan seluruh gubernur untuk membahas fenomena PHK.
“Besok (hari ini) kami akan bertemu dengan para gubernur secara online, kita akan menitip pesan terkait bagaimana ini (PHK) harus menjadi concern dari gubernur,” tuturnya saat Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR, di Jakarta, Rabu (30/10). Lanjut dia, perlu ada sebuah mekanisme early warning system dan sistem manajemen risiko yang baik di setiap perusahaan untuk menghindari kondisi fatal yang berujung pada PHK massal.
Rencananya, pemerintah akan menetapkan instrumennya yang bisa dijadikan sebagai early warning system ini. Pihaknya pun akan menghimpun informasi sedari awal untuk kemudian disampaikan sebelum perusahaan akhirnya goyang dan melakukan PHK. “Sehingga dari gubernur melalui dinas tenaga kerjanya itu, ini loh data yang diperlukan, begini loh cara monitoring sebelum kasusnya (PHK, red) itu,” katanya. Dengan cara ini, diharapkan perusahaan tak terlambat lagi dalam melakukan antisipasi.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri membeberkan data yang cukup menarik soal tren PHK ini. Ada pergeseran angka PHK di sejumlah provinsi. Jika sebelumnya, angka PHK tertinggi terjadi di Jawa Tengah, maka per kemarin, PHK terbesar ternyata terjadi di DKI Jakarta.
“Tiap hari bergerak datanya. DKI Jakarta bergeser (tertinggi),” ungkapnya. Ada sekitar 14.501 orang pekerja di DKI Jakarta yang diakhiri masa kerjanya sejak Januari- 28 Oktober 2024 ini. Angka ini menggeser Jawa Tengah yang sebelumnya menjadi provinsi paling banyak terjadi PHK sejak awal tahun. Sampai28 Oktober, angka PHK di Jawa Tengah telah mencapai 11.252 orang. Disusul kemudian Banten sebanyak 10.524 orang.
Putri mengaku masih belum bisa memprediksi penyebab pergeseran ini. Sebab, data baru terdeteksi dua hari terakhir. Pihaknya masih berkoordinasi dengan Pemda DKI Jakarta terkait hal ini. “Kalau dulu ketika Jawa Tengah tinggi, DKI nomor dua, itu kan ternyata sektor jasa, restoran, kafe itu banyak kena imbas. Nah, kalau ini kami belum mengkaji,” paparnya. Namun, data singkat menunjukkan sektor pengolahan, aktivitas jasa, dan perdagangan menjadi sektor yang banyak terdampak.
Disinggung soal kemungkinan angka PHK tembus 70 ribu seperti prediksi para buruh, Putri enggan berandai-andai. Dia mengatakan, saat ini, pemerintah terus berupaya agar tak terjadi PHK massal. (*)
Editor : Muhammad Rizki