BALIKPAPAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) akan menelusuri penyebab mahalnya harga beras medium di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kabupaten Berau.
Pemprov Kaltim akan berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di kedua kabupaten tersebut untuk menentukan langkah intervensi yang diperlukan agar harga beras medium tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp 13.100 per kilogram.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi dari TPID Mahulu maupun Berau mengenai kenaikan harga beras yang dijual di atas HET/HAP.
Namun, ia akan segera berkoordinasi dengan TPID di kedua kabupaten tersebut untuk mencari tahu penyebab kenaikan harga beras medium. Menurut data Badan Pangan Nasional (Bapanas), Mahulu dan Berau termasuk dalam 10 besar kabupaten di Indonesia dengan harga beras medium tertinggi.
Harga beras medium di Mahulu mencapai Rp 17 ribu per kilogram, sementara di Berau sebesar Rp 16.500 per kilogram, jauh di atas HET/HAP yang ditetapkan sebesar Rp 13.000 per kilogram.
“Kami melalui TPID akan mengecek distributornya untuk mencari tahu penyebab kenaikan harga ini. Apakah karena kelangkaan atau faktor lain? Karena tidak boleh dijual lebih dari HET,” ujarnya kepada Kaltim Post di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (13/11).
Selain itu, Pemprov Kaltim sedang menyiapkan opsi-opsi kebijakan untuk menekan kenaikan harga beras, salah satunya dengan memberikan subsidi ongkos pengangkutan beras ke wilayah Kaltim.
Pasokan beras selama ini masih didatangkan dari Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi.
“Jika harga dipicu oleh biaya transportasi, kami bisa mengeluarkan kebijakan subsidi ongkos angkut. Tapi penyebab kenaikan ini yang akan kami cari tahu dulu. Setelah tahu penyebabnya, baru kami bisa menentukan intervensinya,” jelasnya.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim ini juga menyebut bahwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Kabupaten Berau menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi di Kaltim pada Oktober 2024, dengan inflasi sebesar 3,34 persen dan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,67.
Salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau.
“Makanya kami minta TPID bekerja, termasuk juga kabupaten/kota lainnya. Jangan sampai persoalan inflasi membuat warga tidak memberikan hak suaranya. Ini juga persoalan yang harus menjadi perhatian,” pesannya.
Sebelumnya, kenaikan harga beras medium di Kaltim juga mendapat perhatian dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) V KPPU Samarinda, Fisika Yuniawan (FY) Andriyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya masih memantau harga beras medium di pasaran, khususnya di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
“Kami sedang memonitor di lapangan untuk mengetahui penyebab kenaikan harga beras ini. Hasil perkembangannya akan kami sampaikan nanti,” ujarnya kepada Kaltim Post, Selasa (12/11). (*)
Editor : Thomas Dwi Priyandoko