KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Di tengah kisruh aturan tata niaga tabung gas LPG 3 kg bersubsidi, pemkot Samarinda masih menunggu keputusan final dari pemerintah pusat.
Yakni Kementerian ESDM serta Pertamina. Di samping itu, pemkot juga masih menahan HET tabung elpiji 3 kg di angka Rp 18.000. Meski pada 2024 lalu, asosiasi seperti Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) pernah merekomendasikan untuk naik.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan, bahwa kewenangan menaikkan harga elpiji 3 kg berada di tangan kementerian ESDM. Pemerintah daerah wewenangnya menetapkan biaya transportasi, sehingga di Samarinda masih berada di Rp 18.000.
“Isu ini berawal ketika kami mencari tahu apa penyebab kelangkaan gas yang sering terjadi. Keterangan dari asosiasi akibat biaya transportasi yang terlampau murah,” jelasnya, Rabu (5/2).
Namun demikian, dirinya mengaku tidak mau mengambil keputusan terlalu cepat. Dia pun melontarkan pertanyaan, apakah ada pihak yang berani menjamin ketika biaya transportasi dinaikkan, maka gas elpiji tidak akan langka lagi.
“Kalau ada yang berani menjamin. Waktu itu juga kami akan buat perwali untuk penyesuaian harga. Tanda tangan komitmen bersama di atas materai. Tetapi tidak ada yang berani,” ujarnya.
Diakuinya, pemkot tidak serta merta menaikkan harga gas elpiji hanya karena ada permintaan dari Hiswana Migas. Apalagi berbicara soal kelangkaan, keterangan dari Pertamina kuota untuk Samarinda tidak berkurang.
“Langka itu, kalau kuota berkurang. Tetapi kuota ini tetap. Kenapa bisa langka? Pasti terjadi sesuatu. Dan itu tidak terjadi dengan sendirinya, kalau tidak ada geng-geng mafia yang bekerja,” tegasnya.
Andi Harun menyebut, ketika stok tidak berkurang, karena seharusnya warga Samarinda, khususnya warga miskin bisa menikmati elpiji bersubsidi tanpa kelangkaan. Tetapi ketika tiba-tiba tidak bisa menikmati, patut diduga ada permainan.
“Lantas siapa yang berani menjamin. Apakah daerah-daerah yang sudah menaikkan biaya transportasi, tidak terjadi kelangkaan?,” tegasnya.
Andi Harun pun mengaku perihal penyesuaian harga elpiji subsidi ini pemerintah daerah harus cermat dan hati-hati. Karena jika tidak, bisa terjebak pada simplikasi memandang permasalahan.
“Kami belum korelasi, menaikkan harga transportasi dengan adanya kelangkaan. Kalau ada jaminan, kami siap teken,” pungkasnya.
Sehingga dia pun menerbitkan kartu kendali pembelian elpiji bersubsidi bagi warga miskin yang diluncurkan pada September 2024 lalu.
Dia menyebut, hal ini semata untuk menjamin kuota gas bagi warga miskin yang memang menjadi sasaran subsidi dari pemerintah, benar-benar bisa menerima, bahkan harus jadi prioritas tanpa harus mengantre.
“Saat ini kami memastikan kartu ini diterima warga yang benar-benar membutuhkan. Setelah selesai tentu kalangan UMKM akan dipertimbangkan. Kami meminta Asisten II Pemkot Samarinda untuk turut mengawasi ini,” pungkasnya.
Editor : Uways Alqadrie