KALTIMPOST.ID, Dugaan pengoplosan BBM jenis Pertamax yang beredar di masyarakat terus menjadi sorotan.
Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam bahkan mengusulkan agar Pertamina membagikan Pertamax gratis sebagai bentuk permintaan maaf kepada konsumen yang dirugikan.
Menurut Mufti, permintaan maaf saja tidak cukup. “Bagaimana tanggung jawab Pertamina untuk mengganti kerugian masyarakat? Dengarkan kata netizen, ada benarnya. Untuk mengembalikan integritas Pertamina, ganti kasih Pertamax gratis selama setahun misalnya,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama direksi PT Pertamina (Persero), Selasa (11/3/2025).
Menanggapi usulan tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa persoalan di Pertamina harus diselesaikan sesuai mekanisme yang ada.
“Pemerintah, DPR, dan Pertamina tentu memiliki mekanisme sendiri. Semua ini perlu kajian,” kata Erick di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Erick juga menyoroti pentingnya reformasi administrasi di tubuh Pertamina, meski ia menegaskan bahwa hal itu tidak boleh dicampurkan dengan proses hukum yang sedang berlangsung.
“Yang pasti, seperti yang selalu disampaikan Pak Presiden Prabowo, kasus korupsi harus ditindaklanjuti. Kami mendukung itu. Namun, jangan sampai kasus ini menghambat restrukturisasi dan perbaikan korporasi,” tegasnya.
Ia mencontohkan transformasi PT Garuda Indonesia (Persero) yang tetap berjalan meskipun perusahaan itu pernah diterpa kasus korupsi.
“Kami terus menjaga agar peran korporasi tetap berjalan, apakah ada perbaikan administrasi? Ya, itu harus dilakukan. Tapi jangan sampai ini menghambat perbaikan perusahaan,” lanjutnya.
Dugaan Pertamax oplosan ini mencuat setelah adanya laporan bahwa BBM bersubsidi jenis Pertalite dicampur untuk dijual sebagai Pertamax. ***
Editor : Dwi Puspitarini