KALTIMPOST.ID-Silih bergantinya kasus kecurangan yang melibatkan keperluan pokok masyarakat menjadi bukti lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah.
Kondisi itu pun membuat konsumen, yakni masyarakat selalu menjadi korban. Hingga menimbulkan kerugian. Tidak hanya materiil namun juga kepercayaan terhadap produk yang beredar.
Hal itu diungkapkan pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Purwadi.
Menurutnya, praktik culas yang dilakukan perusahaan atau pedagang terhadap barang kebutuhan pokok masyarakat merupakan tindakan yang sebenarnya bisa dicegah jauh hari.
Itu karena pemerintah, sebagai regulator memiliki perangkat yang memadai untuk melakukan pengawasan.
“Itu menjadi bukti lemahnya sistem pengawasan oleh pemerintah melalui dinas terkait. Kita tahu betul, sebelum Minyakita ini, kecurangan pernah terjadi pada produk LPG subsidi dan terbaru BBM pertamax yang dioplos. Temuan-temuan itu harusnya membuat pemerintah sadar dan bisa bertindak segera,” ucap Purwadi kepada Kaltim Post, Sabtu (15/3).
Disebutnya, kondisi masyarakat Indonesia khususnya Kaltim saat ini masih berjibaku secara ekonomi.
Itu tampak dari laporan bulanan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pada Februari 2025, Kaltim mengalami deflasi sebesar 0,30 persen secara year on year (y-o-y), dengan indeks harga konsumen (IHK) mencapai angka 105,6.
“Deflasi menunjukkan adanya penurunan harga barang dan jasa secara umum di wilayah tersebut, terutama pada beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan signifikan. Itu di sisi lain juga bisa menjadi cerminan perbedaan kondisi ekonomi ada pengaruhnya dengan daya beli masyarakat,” sebutnya.
Itu pun yang membuat temuan kecurangan terhadap Minyakita tidak banyak membuat perbedaan di masyarakat. Karena sebagai merek termurah di pasaran, disebutnya, tetap akan laku dan diincar konsumen. Dan enggan beralih ke merek lain yang lebih ‘jujur’.
“Sebab tidak ada pilihan lain. Artinya masyarakat terpaksa karena tidak mau merogoh kocek lebih dalam. Itu menunjukkan daya beli masyarakat masih rendah,” imbuhnya.
Karenanya, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unmul tersebut menyayangkan sikap pemerintah yang masih bergantung pada pola pemadam kebakaran.
Bergerak setelah api sudah membesar. Apalagi pada zaman perkembangan digital dan media sosial saat ini, baru bertindak setelah viral. Itu menggambarkan tidak jalannya sistem pengawasan yang sudah ada.
“Itu era teknologi dan digitalisasi. Sistem pengawasan konvensional yang ada saat ini harusnya sudah bisa di-upgrade. Jangan tunggu masalah muncul atau viral dulu baru bertindak. Pemerintah seharusnya membuat sistem monitoring dini yang diimplementasikan ke setiap lini. Mulai dari produsen sampai konsumen,” ungkap Purwadi.
Sistem pengawasan melibatkan teknologi lanjutnya memang perlu investasi besar. Namun baginya, itu seharusnya tidak menjadi pertimbangan.
Mengingat menyangkut keperluan dasar hajat hidup orang banyak. Apalagi bisa mencegah terjadinya kerugian negara dan konsumen di kemudian hari.
“Sistem pengawasan yang baik bisa mencegah, bukan ‘memadamkan api yang sudah besar’. Bisa termonitor oleh semua pihak. Dari pemerintah, swasta hingga masyarakat. Di produk seperti minyak goreng misalnya, sistem ini bisa memonitor mulai tingkat produksi, distribusi sampai penggunaannya di konsumen. Kalau ada indikasi masalah, akhirnya bisa diketahui sumbernya di mana. Sehingga bisa langsung dilakukan tindakan cepat,” bebernya.
Menurutnya, kasus kecurangan Minyakita sudah menjadi satu dari sekian banyak perkara yang mampu memengaruhi kondisi ekonomi di tingkat masyarakat.
Contohnya, pedagang yang menjadi korban pengurangan volume pasti menderita kerugian karena meningkatnya ongkos produksi di luar rencana. Sehingga akan berdampak pada harga produk yang dijual.
“Ambil contoh pedagang gorengan. Harusnya dengan 1 liter bisa masak sekian, karena volume kurang hanya bisa masak sekian. Hasilnya apa? Harga pasti dinaikkan, kalaupun tidak, keuntungan yang didapat pasti berkurang. Jadi ini sangat merugikan,” ujarnya. (rd)
Editor : Romdani.