KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan mengeluarkan imbauan untuk tidak menggelar perpisahan. Dengan catatan jika itu memang memberatkan para orangtua.
Menanggapi ini, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Balikpapan Arintoko menilai pembatalan acara perpisahan sulit dilakukan. Sebab, banyak sekolah yang sudah terlanjur membayar uang muka untuk beberapa vendor seperti gedung, konsumsi, hingga medali untuk dikalungkan pada siswa yang telah lulus.
Dia menambahkan, tak sedikit sekolah yang telah melunasi vendor-vendor tersebut untuk acara perpisahan muridnya jauh sebelum larangan itu diberlakukan.
“Tentu ini bukan hal mudah. Karena memang rata-rata sekolah sudah merencanakan perpisahan mulai dari awal tahun ajaran baru. Jadi ada sekolah-sekolah yang sengaja menabung sedikit demi sedikit untuk acara perpisahan,” ujarnya.
Salah satunya, SMP Negeri 1 Balikpapan yang merencanakan acara perpisahan sekolah pada 10 Juni 2024 mendatang. Rencananya, acara ini digelar di Gedung BSCC Dome Balikpapan dengan diikuti oleh 400 siswa kelas IX.
“Rencana acara perpisahan tersebut telah disusun sejak lama seiring pembentukan panitia perpisahan pada September 2024 lalu. Panitia ini terdiri dari siswa dan komite sekolah,” tambah Arintoko, yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Balikpapan ini.
Dia menyebut, para siswa sudah menabung dari awal kelas IX. Bahkan, sudah merencanakan buku tahunan dan sudah foto.
Para siswa, kata dia, sepakat untuk membayar iuran sebesar Rp 400 ribu hingga Rp 600 ribu untuk biaya acara. Iuran tersebut digunakan untuk biaya konsumsi, pembelian medali, dan lain-lain.
“Itu kegiatan mereka, sekolah tidak tahu sama sekali. Sekolah hanya mengarahkan agar tidak terjadi konflik, hanya mengetahui dan tidak mengurusi,” tambahnya.
Ia beranggapan, pembatalan acara perpisahan secara tiba-tiba dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar secara finansial bagi orang tua dan murid. Meski begitu, belum ada keputusan apakah acara perpisahan sekolah SMP 1 Balikpapan tersebut akan tetap dilaksanakan atau dibatalkan.
Selain itu, hingga kini pihak sekolah juga belum mendapatkan opsi terbaik jika acara tersebut tetap dibatalkan. “Kalau perpisahannya dialihkan ke sekolah, tentu kita akan kekurangan area parkir. Juga akan menambah biaya untuk sewa panggung, kursi, dan tenda,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan, konsep dan rencana acara perpisahan bukanlah ranah sekolah. Melainkan menjadi usulan atau ranah komite sekolah yang juga diisi oleh orang tua murid.
Ia juga menyarankan, adanya subsidi silang untuk orang tua atau murid yang tak bisa mengikuti acara perpisahan. Dengan begitu, baginya, tak ada pihak yang merasa diberatkan jika acara itu tetap dilaksanakan.
“Perpisahan itu umumnya tidak wajib, kalau tidak ikut tidak apa-apa. Bahkan komite sekolah punya kebijakan yang namanya subsidi silang. Jika tidak keberatan dan ingin membantu mereka yang tak mampu membayar,” tandasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo