KALTIMPOST.ID, Isu defisit anggaran Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp 2,2 triliun yang menghebohkan publik akhirnya mendapat tanggapan serius dari Wakil Gubernur (Wagub) Riau, SF Hariyanto.
Ia menegaskan bahwa angka tersebut tidak benar dan perlu diluruskan agar masyarakat tidak termakan informasi simpang siur.
“Awalnya saya ingin diam saja, tapi makin ke sini informasi makin liar. Sampai-sampai dibawa ke aparat penegak hukum (APH). Defisit Rp 2,2 triliun itu datanya dari mana? Itu sangat tidak benar! Yang benar, defisit kita hanya Rp 132 miliar, saya punya datanya,” tegas SF Hariyanto.
Menurutnya, informasi yang berkembang saat ini telah membuat masyarakat bingung dan bisa menyesatkan opini publik.
Baca Juga: Tragedi Brutal di Yahukimo! OPM Bunuh dan Bakar Guru, Sekolah Jadi Sasaran
Ia menjelaskan bahwa defisit terjadi ketika belanja daerah lebih besar dari pendapatan yang diterima.
Untuk Riau, target pendapatan mencapai Rp 11 triliun, tetapi realisasinya hanya Rp 9,4 triliun atau sekitar 85,42 persen.
Selain itu, faktor lain yang berkontribusi terhadap kondisi keuangan ini adalah angka Participating Interest (PI) 2024 yang ditargetkan Rp 1,6 triliun.
Dari jumlah itu, seharusnya Rp 736 miliar masuk ke kas provinsi, namun realisasinya hanya Rp 200 miliar. Hal ini terjadi karena produksi minyak yang belum mencapai target 1 juta barel per hari.
Baca Juga: Ahmad Dhani Bantah Tuduhan Pemalakan dan Tantang Penyanyi Penolak Direct License
Meski begitu, Hariyanto menegaskan bahwa Pemprov Riau sudah mengambil langkah strategis untuk mengatasi defisit ini.
Salah satunya adalah melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas perjalanan dinas dan anggaran tidak efektif hingga mencapai Rp 386 miliar.
“Kami juga melakukan penghematan dari anggaran gaji PPPK dan CPNS yang dianggarkan dari Januari hingga Desember 2025. Padahal, sesuai SK Menpan, CPNS baru diangkat bulan Juni dan PPPK di bulan Oktober. Jadi ada tambahan saving anggaran Rp 419 miliar,” jelasnya.
Baca Juga: Jadwal Imsak dan Buka Puasa untuk Wilayah Balikpapan, Paser dan PPU Hari Ini, Minggu 23 Maret 2025
Total penghematan yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sektor mencapai hampir Rp 800 miliar.
“Ini artinya uang kita ada kok,” kata Hariyanto, membantah keras anggapan bahwa keuangan Riau dalam kondisi genting.
Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid sebelumnya sempat mengungkapkan kegelisahannya menghadapi krisis keuangan daerah.
Ia bahkan mengaku hanya tidur tiga jam per hari karena memikirkan solusi atas tunda bayar yang mencapai Rp 2,2 triliun.
“Kondisi keuangan kita sangat genting. Sepanjang sejarah pemerintahan Riau, belum pernah terjadi situasi seperti ini,” kata Wahid.
Baca Juga: Harimau Sumatera Terkam Pekerja hingga Tewas, BBKSDA Riau Ungkap Fakta Mengejutkan!
Gubri menegaskan bahwa biasanya defisit anggaran hanya berkisar Rp 200-250 miliar, tetapi tahun ini jumlahnya melonjak drastis.
Bahkan, ia mempertimbangkan pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bagi 21 ribu pegawai Pemprov Riau, termasuk guru.
“Karena tahun ini tidak ada kegiatan OPD, saya mempertimbangkan pemotongan TPP pegawai. Ini keputusan yang berat, tapi kondisi keuangan kita memang darurat,” ungkapnya.
Namun, Hariyanto menegaskan bahwa permasalahan tunda bayar senilai Rp 916 miliar sudah diatasi dengan pergeseran anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain itu, tunda salur untuk kabupaten/kota senilai Rp550 miliar juga telah dianggarkan kembali dalam APBD 2025.
“Semua sudah saya koordinasikan dengan Pak Gubernur dan akan dirapatkan bersama TAPD. Jadi clean and clear ya, defisit kita cuma Rp 132 miliar. Saya juga sudah minta TAPD memberikan data yang valid biar tidak ada informasi yang simpang siur dan menimbulkan kegaduhan di publik,” tegasnya. ***
Editor : Dwi Puspitarini