KALTIMPOST.ID-Kebijakan efisiensi anggaran membuat wisata di Kaltim redup. Itu karena sejak awal tahun, banyak perjalanan dinas yang menjadi salah satu penyumbang tingkat kunjungan wisata dibatalkan.
Belum lagi perkembangan ekonomi yang belum membaik, membuat masyarakat cenderung berhemat. Kalau pun berlibur, hanya ke tempat-tempat yang terjangkau.
“Sejak efisiensi anggaran khususnya perjalanan dinas dipangkas, kondisi wisata Kaltim meredup. Di libur Lebaran ini seharusnya bisa mendongkrak kunjungan dan okupansi hotel. Sayangnya kondisinya tidak seramai tahun lalu,” ucap Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Balikpapan Joko Purwanto.
Baginya, sejumlah kebijakan untuk meringankan beban masyarakat pada momen Lebaran cenderung dimanfaatkan masyarakat untuk melaksanakan “kewajiban” mudik.
Seperti diskon tiket pesawat misalnya. Di mana Kaltim yang banyak dihuni pekerja pendatang, lebih banyak memanfaatkannya. Sehingga berpengaruh pada kondisi kunjungan wisata lokal.
“Seperti Balikpapan ini ‘kan kebanyakan pekerja dari luar Kaltim. Jadi mereka terbantu untuk mudik. Mengesampingkan niat untuk berwisata,” ucapnya.
Dampak efisiensi dalam hal perjalanan dinas dan penyelenggaraan kegiatan serta seminar di hotel membuat roda ekonomi antar-daerah pun disebutnya melambat.
Padahal banyak kegiatan pemerintahan yang berkunjung ke daerah lain menyumbang pendapatan asli darah (PAD) yang dituju.
“Dari Jakarta biasanya banyak membuat event di Balikpapan. Saya enggak tahu apa yang akan terjadi setelah libur lebaran ini. Bisa saja ada gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja). Jika kebijakan terus berlaku,” ucapnya.
Kuncinya, kata dia, ekonomi masyarakat akan bergerak. Jika sektor wisata juga bergerak. Berbeda dengan sektor industri lainnya, seperti pertambangan, Joko menyebut pariwisata sangat memberikan dampak langsung bagi ekonomi masyarakat.
Itu sebabnya, setiap daerah yang pariwisatanya maju, maka ekonomi masyarakatnya ikut maju. Hingga bisa mengerem lajunya inflasi.
“Sayangnya ini tidak disadari pemerintah. Memang tujuannya bagus. Namun sayangnya pemerintah tidak punya strategi untuk mengantisipasi dampak negatifnya. Saya sudah kerap bicara hingga pusat. Pemerintah tidak siap. Wisata kita didominasi oleh wisatawan Nusantara, yang sebagian besar berasal dari perjalanan dinas,” ujarnya.
Bagi Joko, kesalahan pemerintah yakni masih belum menerapkan promosi pariwisata yang strategis. Terutama untuk menggaet wisatawan mancanegara datang ke Indonesia.
Ketika kondisi yang tidak mendukung pariwisata seperti saat ini, maka daerah-daerah yang semula bergantung pada wisatawan lokal bakal kelimpungan.
“Seperti Balikpapan, saat ini memang banyak yang datang karena melimpahnya proyek strategis. Tapi kalau proyeknya selesai, orang bakal pergi lagi. Sementara saya melihat dinasnya di provinsi dan kabupaten/kota tidak punya strategi antisipasi itu. Bagaimana cara promosi mendatangkan orang untuk berwisata. Sayangnya itu belum dilakukan dengan baik,” ungkapnya.
Joko memberi gambaran, khususnya di tengah pembangunan IKN saat ini. Maka seharusnya momen itu menjadi waktu yang tepat bagi pemerintah menggenjot promosi untuk datang ke Kaltim.
Mengingat proses pembangunan IKN adalah momentum sejarah. “Itu yang harusnya jadi branding. Mereka yang berkunjung ke IKN akan menjadi saksi sejarah pembangunan yang akan diceritakan kelak ke anak-cucu mereka jika IKN nantinya sudah jadi,” sebutnya. (rd)
Editor : Romdani.