KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Dalam sebuah audiensi, Gubernur Kaltim Rudy Mas`ud menemui peserta aksi yang menuntut kejelasan dari penyerangan di Dusun Muara Kate, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam, Paser.
Rudy berjanji aspirasi masyarakat yang menagih kejelasan dari kasus ini akan dibawanya ke forum komunikasi pimpinan daerah (Forkominda).
“Besok kami ada pertemuan forkominda di Balikpapan. Saya akan tanyakan ke Kapolda,” ucapnya, Selasa, 15 April 2025.
Kasus penyerangan yang berbuntut pada melayangnya nyawa Rusel, jelas ranah para penegak hukum. Pemerintah tak bisa cawe-cawe di ruang yang bukan wewenangnya.
“Saya harap masyarakat tetap tenang, sampai kasus ini terang,” imbuhnya.
Untuk penyalahgunaan jalan umum sebagai jalur hauling, Rudy lantang bersuara. Hal itu jelas melanggar. UU hingga peraturan daerah (Perda) sudah mengaturnya.
Dari UU 3/2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) hingga Perda Kaltim 10/2012 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Pengangkutan Batubara dan Sawit.
“Aturan jelas, tepatnya di Pasal 91 Ayat 1 UU Minerba. Untuk hauling, perusahaan harus membangun jalur sendiri,” terangnya.
Dalam beleid itu, masih dari pasal yang sama namun di ayat 4 atau 5, ada pengecualian.” Tapi untuk keselamatan atau ada izin jelas soal pinjam pakai jalan,” lanjutnya.
Masih banyaknya ditemui hilir-mudik kendaraan pertambangan disebutnya mayoritass berassal dari Kalimantan Selatan. Ada perbedaan wilayah administrasi untuk mengatur pertambangan itu. Namun hal ini tak berarti Kaltim dia saja. “Minimal kami akan memastikan mereka tak menggunakan jalan raya di Kaltim,” tegasnya.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto menambahkan. Sudah ada 108 titik aduan soal tambang ilegal di Kaltim dan sudah ada yang ditertibkan pemerintah. Bontang dan Kutai Timur contohnya.
Baca Juga: Jajal Teknologi New Honda PCX160 RoadSync, Jurnalis Balikpapan Menikmati Sensasi Smart Riding
Masalah hauling di Muara Kate, aku dia, ada sekat jelas soal kewenangan antara pemerintah di Kaltim dan Kalimantan Selatan. Untuk itu, ESDM sudah menyusun sebuah laporan yang akan disodorkan ke pusat. “Suratnya sudah diteken Pak Gubernur. Pekan depan paling lambat, akan kami bawa ke Kementerian ESDM,” tutupnya.
Editor : Uways Alqadrie