KALTIMPOST.ID, JAKARTA— Tabrakan kapal tongkang bermuatan batu bara ke tiang penyangga Jembatan Mahakam pada 28 April 2025 lalu menjadi alarm keras bagi keamanan infrastruktur transportasi nasional. Insiden tersebut bukan hanya persoalan teknis, melainkan mencerminkan rapuhnya tata kelola pelayaran sungai dan perlindungan terhadap aset negara yang strategis.
Pengamat maritim DR Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai, dampak ekonomi dari kejadian ini jauh lebih luas dari sekadar kerusakan fisik. Ia menyebut terganggunya jalur distribusi batu bara—komoditas ekspor unggulan dan penyumbang besar penerimaan negara—sebagai ancaman serius terhadap kepercayaan pasar.
“Insiden seperti ini menurunkan daya saing ekspor, mengikis kepercayaan investor, dan dapat merusak posisi Indonesia dalam rantai pasok global,” kata Hakeng dalam pernyataan tertulis, Selasa (6/5).
Baca Juga: Unmul Bentuk Tim Valuasi Ekonomi, Hitung Kerugian dari Tambang Ilegal di KHDTK
Ia menilai pendekatan reaktif seperti penutupan sementara dan audit struktural tidak cukup. Dibutuhkan solusi strategis dan berkelanjutan—salah satunya pemasangan fender , pelindung elastis dari karet untuk menyerap benturan kapal sebelum mengenai struktur jembatan.
“Negara-negara dengan pelayaran padat sudah lama menerapkan sistem ini. Ironisnya, Jembatan Mahakam yang telah lebih dari 20 kali ditabrak, belum juga memiliki fender sebagai proteksi permanen,” ujarnya.
Menurut Hakeng, investasi pemasangan fender bisa dilakukan lewat pembagian biaya antara pemerintah dan pelaku industri melalui skema retribusi atau premi proteksi. Solusi teknis ini pun harus didukung reformasi kelembagaan.
Ia menyoroti pentingnya pelibatan pemerintah daerah dalam penanganan cepat meski secara formal tidak punya kewenangan pengelolaan sungai. "Desentralisasi teknis terbatas” dinilai penting agar daerah bisa bertindak cepat saat infrastruktur lokal terganggu.
Baca Juga: Ratusan Bibit Ditanam, Otorita IKN Libatkan Keluarga Besar dalam Penghijauan KIPP
Selain itu, Hakeng menekankan perlunya integrasi sistem pemantauan digital, mulai dari radar, kamera, hingga sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi kapal yang berpotensi mengalami gangguan.
“Zona pelayaran harus ditata ulang agar ada jalur aman yang jelas bagi kapal, terutama yang bermuatan besar. Kita punya teknologi, tinggal kemauan menerapkannya secara serius,” kata Hakeng.
Bagi Hakeng, insiden ini seharusnya menjadi momentum perbaikan menyeluruh. Bukan hanya membangun jembatan kuat, tetapi juga menciptakan sistem perlindungan, respons cepat, dan sinergi antarlembaga.
“Kita butuh infrastruktur yang tidak hanya kokoh, tapi juga cerdas dan adaptif terhadap risiko,” tegasnya.(*)
Editor : Thomas Dwi Priyandoko