KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas memberikan peringatan keras kepada 3.467 ormas yang ada di Kaltim. Terutama kepada ormas yang berkehendak preman
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Mayor Jenderal TNI Heri Wiranto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa Kaltim menjadi salah satu target monitoring karena wilayah tersebut memiliki cukup banyak iklim investasi.
Satgas telah menerima paparan dari Kepolisian Daerah Kaltim mengenai situasi keamanan dan kegiatan yang dilakukan kepolisian untuk mengantisipasi adanya gangguan ormas dalam rapat koordinasi monitoring penanganan ormas terafiliasi premanisme di Balikpapan, Sabtu (10/5).
Hasilnya, diketahui bahwa memang masih terdapat beberapa gangguan dari ormas.
"Di Kalimantan Timur ini tadi dijelaskan memang masih ada beberapa gangguan dari oknum ormas, tetapi sejauh ini belum terlalu berdampak signifikan terhadap iklim investasi di sini," ucapnya.
Mengenai operasi antipremanisme, Wakil Kepala Polda Kaltim Brigadir Jenderal Polisi Sabilul Alif mengatakan bahwa kepolisian terus bersinergi dengan Kodam Mulawarman dan Pemerintah Provinsi Kaltim, termasuk polres, kodim, dan pemerintah kabupaten/kota, dalam upaya mengantisipasi kegiatan ormas agar tidak mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi di Kaltim.
"Kami akan terus bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Kodam dalam rangka mengantisipasi adanya ormas yang terafiliasi premanisme yang melakukan kegiatan mengganggu keamanan dan investasi. Apabila sudah melanggar hukum dan mengganggu investasi, ini yang akan menjadi atensi," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus mengatakan bahwa jumlah ormas yang ada di Kaltim cukup banyak, yaitu 3.467 ormas. Akan tetapi, ormas yang cukup aktif terdata sebanyak 931.
Pemprov Kaltim melalui Bakesbangpol telah melakukan upaya pembinaan terhadap ormas-ormas yang ada dengan secara berkala melakukan dialog dan kegiatan pertemuan.
Bahkan, pernah dilakukan upaya pembinaan yang positif berupa "Ormas Award" untuk memberdayakan ormas-ormas agar melakukan kegiatan yang positif.
Untuk ke depan, tambah Sufian, perlu dilakukan upaya pemberdayaan ormas-ormas yang ada sesuai penekanan dari pemerintah, yakni mendorong ormas untuk diberdayakan dengan kegiatan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pelaksanaan monitoring ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi kementerian/lembaga pada tanggal 6 Mei 2025 terkait langkah-langkah penanganan ormas yang terafiliasi premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan investasi.
Editor : Uways Alqadrie