KALTIMPOST.ID, `SAMARINDA - Di Kaltim, penyaluran insentif ke guru honorer di sekolah swasta terlambat cair. Masalah ini, menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M.Darlis Pattalongi, bukan hanya tentang birokrasi. Tapi juga soal masalah keakurasian data, kurangnya koordinasi, hingga gagap sistem.
“Itu hak mereka, jaminan pemerintah melindungi kesejahteraan guru honorer. Bukan bonus,” sebutnya beberapa waktu lalu.
Kendala yang selalu terulang dan menjadi penyebab lambannya insentif itu diberikan muncul karena sinkronisasi data yang lamban. Data pokok pendidikan (dapodik) yang jadi acuan kerap lamban diperbarui.
Alhasil, administrasi yang perlu ditempuh ke pusat jadi terlambat. “Kendalanya sering disitu. Data tidak lengkap dan belum akurat. Makanya sering tersendat,” lanjutnya.
Politikus PAN ini menyarankan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim untuk lebih intens berkoordinasi dengan kementerian terkait birokrasi yang diperlukan. Menunggu dapodik diperbarui mandiri oleh para guru honorer itu jelas tak menyelesaikan masalah. “Kenapa tidak jemput bola, minta data ke masing-masing unit kerja wilayah,” katanya.
Darlis juga menggarisbawahi, meski statusnya honorer, mereka tetaplah seorang guru. Pemberian insentif yang terlambat mestinya tak lagi terulang dengan penyebab yang sama.
Kaltim punya target yang besar untuk mendongkrak kualitas SDM. “Guru jadi salah satu ujung tombaknya. Kesejahteraannya perlu diperhatikan,” ucapnya singkat
Editor : Uways Alqadrie