Edy menggantikan Felix Joni Darjoko yang mendapat jabatan baru selaku Direktur Pengawasan Badan USaha Energi dan Pertambangan Deputi Akuntan Negara.
Dalam pengukuhan jabatan tersebut, Gubernur Kaltim, Rudy Mas`ud, berharap agar terjalin sinergi dan akselesari bersama antara Pemprov dan BPKP. Terutama tentang pengawasan keuangan dan pembangunan daerah.
“BPKP bukan sekadar auditor. Tapi jug amitra pemerintah,” ucap Gubernur Rudy, Senin, 30 Juni 2025. Lewat sinergi pengawasan itu, anggaran daerah bisa tepat sasaran, tepat guna dan akuntabel digunakan sehingga uang daerah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Selepas pengukuhan, Kepala BPKP perwakilan Kaltim, Edy Suharto, mengaku akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengawasi keuangan daerah dan pekerjaan fisik yang terbangun bersumber dari APBD. “Pengawasan jelas prioritas kami,” katanya.
Di lain sisi, BPKP juga mengawal pelaksanaan program nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan program terbaik yang diusung Gubernur Rudy.
Terkait opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang direngkuh Pemprov 12 kali beruntun, Edy mengatakan, tugasnya bukan sekadar membantu pemerintah mempertahankan opini atas kelayakan penggunaan uang daerah itu.
“Tapi juga tentang membangun kesadaran hukum dalam menaati semua peraturan perundang-undangan,” tegasnya
singkat.
Editor : Uways Alqadrie