KALTIMPOST.ID, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Nusantara (YLKN) Kalimantan Timur, Piatur Pangaribuan, menyoroti desain rumah subsidi terbaru yang dicanangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Menurut dia, rumah tipe 18 meter persegi yang berdiri di atas lahan 25 meter persegi itu ibarat “sangkar burung”.
“Dengan satu kamar tidur dan ruang tamu yang digabung dapur, rumah itu sangat tidak layak untuk keluarga kecil. Mau terima tamu saja susah. Apalagi kalau anaknya dua,” ujar Piatur saat diwawancarai Kaltim Post melalui sambungan telepon, Jumat (27/6).
Kementerian PKP memperkenalkan desain baru rumah subsidi sebagai solusi backlog perumahan nasional. Rumah ini dirancang agar harganya terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dilansir dari berbagai sumber, harga jualnya berkisar Rp100–125 juta per unit, tergantung lokasi dan spesifikasi bangunan. Cicilannya diklaim hanya Rp600–700 ribu per bulan, berkat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang disubsidi pemerintah.
Pemerintah juga memberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta, dan hingga Rp10 juta untuk Papua dan Papua Barat.
Namun Piatur mempertanyakan logika subsidi tersebut. Menurutnya, jika harga jual sudah ditetapkan Rp120 juta dan disebut “disubsidi”, maka perlu dijelaskan berapa harga awal sebenarnya. “Kalau masyarakat tetap bayar Rp120 juta, ya itu bukan subsidi. Itu beli rumah biasa. Harus jelas, subsidi yang diberikan pemerintah itu berapa?” ucapnya.
Baca Juga: Picu Stres hingga Ganggu Tumbuh Kembang Anak, Ini Dampak Ukuran Rumah Subsidi Jika Diperkecil
Ia khawatir skema ini justru membuka ruang bagi pengembang untuk mengambil untung besar, dengan mengorbankan kualitas dan kelayakan huni rumah. “Kontraktor yang kenyang, masyarakat yang terjepit. Rumah seperti itu sempitnya luar biasa, kepala ketemu pintu,” katanya.
Piatur menilai pendekatan desain dan pembangunan rumah subsidi perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan ketersediaan lahan, terutama di wilayah seperti Kaltim yang tanahnya masih luas. Ia menyarankan agar pembangunan diarahkan ke kawasan pinggiran yang masih murah, tetapi tetap terhubung dengan infrastruktur jalan yang baik.
“Jangan semua numpuk di kota. Di Balikpapan, di Samarinda, masih banyak lahan kosong. Daripada bikin rumah seperti kandang, mending kapling agak keluar kota, 150 meter persegi, bangun rumah yang manusiawi,” ujarnya.
Dalam catatannya, rumah subsidi generasi sebelumnya justru lebih layak. “Dulu dua kamar, ruang tamunya masih masuk akal. Sekarang satu kamar, sempit, dan harganya makin mahal,” kata Piatur.
Ia mengingatkan, program subsidi seharusnya berpihak pada masyarakat, bukan menjadi alat mengalirkan anggaran negara ke segelintir pihak. “Jangan sampai ini hanya jadi proyek gelondongan APBN. Subsidi seharusnya untuk rakyat, bukan untuk memperkaya pengembang,” ujarnya. (*)
Editor : Muhammad Rizki