KALTIMPOST.ID, Bayangkan sebuah dunia di mana pelaku kejahatan perang bisa membantai ribuan warga sipil, lalu bebas tampil di podium politik, disambut pemimpin dunia lain dengan senyum diplomatik.
Dunia itu bukan distopia fiksi. Itu adalah realita kita hari ini—ketika Israel berkali-kali membombardir Gaza, Palestina, membunuh anak-anak, menghancurkan rumah sakit, dan tak satu pun pemimpin dunia yang berani memberi sanksi serius.
Dunia sedang mengajarkan kepada generasi berikutnya bahwa membunuh bisa dimaafkan, asal kamu cukup kuat.
Apa jadinya jika pelajaran itu dicontoh? Sejumlah pemimpin dan aparat keamanan di berbagai negara sudah mulai meniru model kekerasan Israel.
Di Kashmir, para pejabat India terang-terangan menyerukan “kita harus seperti Israel” untuk menghadapi minoritas Muslim.
Di Myanmar, rezim militer menggunakan teknologi Israel untuk memata-matai dan menindas etnis Rohingya.
Kekejaman yang dibiarkan bukan hanya akan berulang—ia akan menyebar, menginspirasi, dan menjadi standar.
Ini bukan sekadar opini. Laporan Genocide Watch dan Human Rights Watch menyebut bahwa perlakuan Israel terhadap Palestina telah membentuk pola “impunity effect”—semacam efek domino yang menormalisasi kekerasan karena tidak pernah ada konsekuensi.
Seolah dunia sedang berkata, “Kalau kamu cukup berkuasa, hukum tidak berlaku atasmu.”
Tim penulis Yayasan Damai Aqsha, Kota Samarinda, menurunkan analisisnya, Minggu (6/7), bahwa dalam teori kriminologi modern, dikenal konsep broken windows theory.
Jika satu jendela pecah dibiarkan begitu saja, pelanggaran-pelanggaran lain akan bermunculan.
Ketika pembunuhan anak-anak di Gaza dibiarkan, dunia sedang membiarkan jendela-jendela keadilan retak satu per satu. Dan retakan itu akan sampai ke tempat tinggal kita juga.
Laporan dari Amnesty International menyebut Israel melakukan tindakan yang mengarah pada genosida di Gaza, “secara berani, berulang, dan total impunitas.”
Pelanggaran HAM internasional terjadi di depan kamera—bukan di ruang rahasia. Namun, dunia tetap diam. Ketika hukum hanya berlaku untuk yang lemah, maka yang kuat akan membentuk hukum sesuai kepentingannya.
Impunitas semacam ini tak hanya menciptakan korban. Ia juga menghancurkan norma. Dalam hubungan internasional, ketika satu negara bisa terus-terusan melanggar Piagam PBB, Konvensi Jenewa, hingga Statuta Roma tanpa dijatuhi sanksi berarti, maka norma itu menjadi formalitas kosong.
Dunia sedang kehilangan rasa malu, bahkan kehilangan rasa takut terhadap hukum.
Yang lebih ironis, ketika Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) akhirnya mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu dan Menhan Israel, negara-negara kuat malah menolaknya. AS, Inggris, Jerman—semuanya sibuk menyelamatkan wajah politik Israel.
Padahal mereka tahu betul, kejahatan yang dilakukan sudah melewati batas manusiawi.
Dalam psikologi sosial, ada istilah moral disengagement—proses mental ketika pelaku memutus ikatan moral untuk melakukan kekerasan.
Israel telah lama mengembangkan narasi bahwa warga Gaza adalah ancaman, bukan manusia. Maka saat tank menghantam kamp pengungsian, para tentara menyebutnya “operasi militer sah.” Ini bukan pembelaan diri. Ini adalah normalisasi kezaliman.
Namun dunia bukan sekadar penonton. Dalam diamnya negara-negara, warga sipil global sejatinya sedang diuji: apakah kita akan terus membiarkan kejahatan ini menjadi standar? Atau akan menolak, meski dengan langkah kecil—menolak diam, menolak lupa, menolak terlibat lewat konsumsi dan pembiaran.
Palestina hari ini bukan hanya medan perang geopolitik. Ia adalah panggung ujian moral dunia.
Jika dunia gagal menegakkan keadilan untuk Gaza, maka jangan heran jika suatu hari anak-anak kita pun tumbuh di dunia yang menganggap nyawa tak lebih berharga dari statistik. Dunia itu sudah mulai terbentuk sekarang.
Dibedakan Saat Damai, Dibuang Saat Bahaya: Siapa yang Layak Diselamatkan?
Ketika Iran meluncurkan rudal balistik ke arah Israel beberapa waktu lalu, banyak yang berpikir inilah saatnya publik Israel merasakan ketakutan yang dirasakan warga Gaza setiap hari.
Namun, dari balik ketegangan itu, satu fakta mencuat: diskriminasi tetap berlangsung, bahkan dalam kondisi darurat.
Laporan Al Jazeera dan Siasat.com memperlihatkan warga Palestina yang tinggal di Israel—baik Muslim maupun Kristen—ditolak masuk ke bunker penyelamatan hanya karena mereka Arab.
Seorang ibu tunggal Palestina di Jaffa disuruh menjauh dengan kalimat: “Not for you.” Padahal, dia warga negara Israel, berbicara dalam bahasa Ibrani fasih.
Petugas di lapangan bahkan tertangkap kamera berkata, “She can come in, you can’t,” kepada seorang pemuda Arab yang berdiri bersama temannya warga Yahudi. Bagi mereka yang masih percaya bahwa Israel adalah satu-satunya demokrasi di Timur Tengah, kenyataan ini adalah tamparan telak.
Bukan hanya insiden individu. Data struktural dari Adalah (pusat advokasi warga Arab di Israel) menunjukkan bahwa lebih dari 70% rumah warga Arab di Israel tidak memiliki ruang aman atau shelter sesuai standar.
Bandingkan dengan hanya 25% di kawasan Yahudi. Ketika sirene berbunyi, mereka tidak punya tempat berlindung. Negara tidak menyediakan.
Ini membuktikan bahwa dalam nalar negara Zionis, keselamatan bukan hak universal. Itu adalah hak istimewa berdasarkan etnis.
Bahkan saat bahaya nyata datang, nilai satu nyawa lebih tinggi daripada nyawa lainnya. Dan itu semua didesain oleh sistem yang sejak awal memang diskriminatif.
Fakta-fakta ini membuka mata kita pada satu realitas getir: bahkan mereka yang membela Israel hari ini, jika bukan Yahudi, suatu saat akan dikhianati.
Ketika serangan Iran mengguncang, laporan menyebut non-Yahudi—termasuk ekspatriat Barat—tidak diizinkan masuk ke beberapa bunker privat. “Kamu hanya dibutuhkan saat aman, bukan saat bahaya,” seolah itu pesannya.
Di sinilah kontradiksi paling jelas dari propaganda pro-Israel: mereka mengklaim inklusif, toleran, dan pluralis. Tapi pada saat genting, mereka kembali ke naluri rasialisme: hanya Yahudi yang dianggap “bagian dari kita.”
Sisanya adalah pelengkap narasi, bukan pelengkap keselamatan.
Dunia harus memahami bahwa perjuangan Palestina bukan sekadar solidaritas terhadap penjajahan. Ini juga bentuk penolakan terhadap sistem nilai yang menjadikan manusia dibedakan menurut darah dan keyakinan.
Ini adalah bentuk perlawanan terhadap politik pemilahan manusia.
Maka ketika warga di negara kita mulai kembali membeli produk-produk yang terang-terangan mendanai mesin perang Israel, itu bukan hanya soal selera.
Itu adalah bentuk lupa. Bentuk ketidaksadaran bahwa uang belanja kita bisa jadi sedang mengisi bensin tank yang membunuh anak-anak.
Ketika impunitas bertemu apatisme, yang lahir adalah kejahatan sistemik yang makin rapi. Kita tidak bisa lagi berharap pada negara-negara besar. Tapi kita masih bisa berharap pada masyarakat sipil global yang belum kehilangan rasa marah dan rasa malu.
Karena itu, penting menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar kewajiban agama atau afeksi emosional. Ini adalah bentuk menjaga batas moral dunia. Jika Gaza dilupakan, maka garis antara benar dan salah akan kabur. Dan saat itu terjadi, tak ada lagi tempat aman bagi siapa pun di planet ini.
Kita harus menyadari bahwa Zionisme bukan hanya penjajahan teritorial.
Ia adalah ideologi supremasi, yang menganggap kelompoknya lebih layak hidup daripada yang lain. Dan seperti semua ideologi rasis dalam sejarah, jika tidak dihentikan, ia akan tumbuh dan menular.
Apa yang terjadi di Palestina hari ini bisa jadi cetak biru untuk kekerasan masa depan di belahan dunia lain.
Myanmar, India, bahkan kelompok ekstremis di Eropa, telah mulai mengutip “model Israel.” Mereka belajar bahwa dunia tidak menghukum. Maka mereka mulai meniru.
Itulah sebabnya, Palestina adalah tolok ukur moral. Ia bukan korban satu-satunya. Ia hanya yang pertama. Dan jika dunia tidak menghentikan ketidakadilan itu sekarang, maka cepat atau lambat, semua dari kita akan menjadi korban berikutnya.
Maka, jangan katakan bahwa ini bukan urusan kita. Jangan bilang, “toh mereka di sana.” Sebab batas-batas hari ini tidak akan membendung ideologi kebencian esok hari. Jika kita tidak berdiri bersama Palestina hari ini, besok tak ada yang akan berdiri untuk kita.
Editor : Hernawati