KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Kondisi jalan nasional di Kutai Barat (Kubar) menjadi sorotan tajam dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (DPD Gapeksindo) Kaltim Slamet Suhariadi. Dia menyebut jalur tersebut sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Menurutnya, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur terlalu lamban merespons kerusakan jalan, meski program long segment sudah digulirkan.
“Saya kemarin berangkat ke Kubar dan baru kembali dua minggu kemudian. Dari Samarinda sampai perbatasan Kukar itu lumayan bagus. Lumayan mulus lah, kalaupun ada kerusakan itu minim. Tapi begitu masuk Kubar, jalan langsung rusak parah. Banyak lubang yang panjang dan dalam,” ujar Slamet.
Menurutnya, kondisi jalan seperti itu tak hanya mengganggu kenyamanan, namun juga mengancam keselamatan pengendara. Terlebih banyak ruas jalan yang tampak mulus lalu tiba-tiba rusak parah.
“Jangankan kenyamanan, untuk keselamatan pengguna jalan saja ini sudah sangat berbahaya. Kalau ada pengendara melaju normal 60-70 km/jam lalu tiba-tiba dapat lubang besar, itu bisa bahaya sekali. Apalagi kalau pengemudinya bukan orang lokal, yang belum hafal medan,” jelasnya.
Slamet mengaku selama berada di Kubar, dia hanya melihat 20 tumpukan batu agregat di sepanjang jalan rusak, yang belum ditangani. Padahal, seharusnya perbaikan jalan dilakukan segera dengan metode yang benar. Dua minggu dia di Kubar, dalam perjalanan pulang ke Samarinda pun tumpukan batu agregat masih belum bergerak.
“Baru ada 20 tumpukan. Itu pun belum diratakan, belum dipadatkan. Kalau bisa juga dipadatkan, di-prime coat. Kalau dibiarkan begitu saja, saat hujan dia lari, saat panas dia jadi debu. Ini lamban sekali,” tegasnya.
Dia menilai BBPJN tidak memetakan skala prioritas dengan tepat. Menurutnya, lebih penting memperbaiki jalan yang rusak berat di Kubar daripada terus meng-overlay jalan yang sudah bagus di tempat lain.
“Kenapa segmen yang sudah bagus malah di-overlay, tapi yang rusak dibiarkan? Ini soal manajemen prioritas. Jalan yang rusak parah dan membahayakan, mestinya jadi perhatian utama,” katanya.
Slamet mengingatkan, jika pemerintah tidak segera bergerak dan kerusakan tersebut terus berlarut, maka masyarakat bisa mengambil langkah hukum. Jangan sampai ada korban, pemerintah baru bergerak.
Di akhir, Slamet meminta BBPJN agar segera mempercepat progres pekerjaan di Kubar, karena menyangkut hak masyarakat atas akses yang aman dan layak. “Menurut saya, mereka (BBPJN) tidak boleh tutup mata. Mereka harus segera membuat skala prioritas. Setidaknya, kalau belum bisa memberikan kenyamanan, berikanlah keamanan,” tegasnya. (*)
Editor : Muhammad Rizki