KALTIMPOST, SAMARINDA — Rencana ambisius pemerintah pusat menggulirkan program Koperasi Merah Putih menuai pro dan kontra. Selain soal pendanaan yang fantastis, muncul pula kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap ekosistem ekonomi lokal, khususnya di pedesaan.
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, mengingatkan bahwa kehadiran koperasi skala nasional itu bisa menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan lembaga ekonomi desa yang sudah lama ada, seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
"Peran mereka mirip-mirip. Kalau nanti ada dua atau tiga lembaga ekonomi dalam satu desa dengan fungsi yang hampir sama, bisa terjadi konflik horizontal. Persaingan tidak sehat bisa saja muncul," ujar Purwadi.
Dia juga mengkritik anggaran pelatihan koperasi yang disebut mencapai Rp1,2 triliun. Menurutnya, nilai itu terlalu besar jika hanya untuk pelatihan tugas koperasi tanpa jaminan efektivitas. Bahkan pernyataan terbaru dari Menteri Koperasi RI Budi Arie, ada tambahan anggaran Rp5,98 triliun untuk pelatihan.
"Apakah SDM-nya siap? Apakah infrastruktur kelembagaan desa siap? Kalau belum, jangan simsalabim langsung dibentuk kayak kerja Bandung Bondowoso," sindirnya.
Lebih lanjut, Purwadi menilai program itu juga berpotensi mengganggu ekosisten desa. Terutama jika muncul kebijakan wajib beli atau wajib bermitra dengan koperasi merah putih.
"Kita tidak tahu di tengah jalan, tiba-tiba muncul imbauan jika harus membeli di koperasi merah putih. Bagaimana dengan sektor bisnis serupa yang sudah ada di sana?" katanya.
Dia pun memberi masukan agar program ini ditunda sementara. “Kalau bisa, tunda dulu. Siapkan semua dari hulu ke hilir. Kalau tetap dipaksakan, jangan sampai koperasi ini malah menjadi pemecah, bukan pemersatu,” tegasnya.
Sebagai penutup, dia mengingatkan kembali agar program koperasi merah putih tidak dijalankan secara terburu-buru. “Kalau nanti tetap dijalankan, saya hanya bisa berharap semoga SDM dan tata kelolanya benar-benar matang. Ini soal uang rakyat. Karena ini dana luar biasa besar,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo