Kepala Dinas Sosial (Dissos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengatakan pemerintah awalnya merancang agar penetapan peserta Sekolah Rakyat bisa diumumkan sebelum tahun ajaran baru dimulai.
‘Target awal memang 18 Juli. Bersamaan dengan tahun ajaran baru. Perlu diundur karena banyak hal yang belum siap,” akunya beberapa waktu lalu.
Fasilitas dasar untuk Sekolah Rakyat, seperti ruang kelas, akses jalan, atau sarana olahraga masih dalam pembenahanan. Terlambatnya kepastian anggaran membuat pengerjaan fisik bangunan dari satuan kerja dinas pekerjaan umum (Satker PU) terhambat.
Soal anggaran pekerjaan, baru pekan lalu dipastikan ada. “Karena mepet, satker secepatnya bekerja. Minimal rehab ruang belajar dan sekat,” katanya. Belum beresnya infrastruktur bukan satu-satunya kendala. Kata Ishak, penerimaan murid juga sepi peminat.
Padahal, program nasional ini rencananya akan berjalan bareng dengan peluncuran program di Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) saat tahun ajaran baru dimulai.
Setiap peserta Sekolah Rakyat, wajib menjalani pemeriksaan kesehatan. Ini ditujukan agar tak ada peserta yang mengidap penyakit menular.
“Kalau ada yang sakit, tidak dicoret. Hanya menjalani perawatan dulu. Sembuh baru bisa ikut,” terangnya mengakhiri.
Editor : Uways Alqadrie