KALTIMPOST.ID, DAMASKUS – Pemerintah Suriah mengumumkan penarikan pasukan militernya dari kota Sweida pada Selasa (16/7), menyusul gelombang serangan udara Israel di ibu kota Damaskus dan desakan Amerika Serikat agar pasukan pemerintah mundur dari wilayah yang mayoritas dihuni komunitas Druze tersebut.
Langkah penarikan ini dilakukan setelah rentetan bentrokan berdarah yang, menurut pemantau konflik Syrian Observatory for Human Rights, telah menewaskan lebih dari 300 orang sejak 13 Juli. Korban tewas termasuk warga sipil, tentara pemerintah, dan pejuang lokal Druze.
Dalam pernyataan Kementerian Pertahanan Suriah, pasukan militer telah mulai meninggalkan Sweida sebagai bagian dari kesepakatan terbaru yang disepakati bersama pemimpin komunitas Druze.
“Penarikan dilakukan setelah operasi penyisiran kota dari kelompok bersenjata ilegal,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Meski demikian, pemerintah tidak menyebut apakah aparat keamanan lainnya juga akan ikut ditarik mundur.
Sebelumnya, pada 15 Juli, pasukan tambahan diterjunkan dengan alasan memantau gencatan senjata yang disepakati setelah pertempuran sengit dengan kelompok suku Badui lokal.
Namun, saksi mata melaporkan pasukan pemerintah justru ikut menyerang warga Druze dan pejuang lokal dalam serangan balasan yang menewaskan puluhan orang.
Sementara itu, Israel mengklaim serangan udara di Sweida dilakukan untuk “melindungi komunitas Druze”, meskipun sejumlah pengamat menilai langkah tersebut lebih bertujuan menghalau pasukan pemerintah Suriah agar tidak mendekat ke perbatasan wilayah pendudukan Golan Heights.
Pada 16 Juli, militer Israel melanjutkan operasi dengan menghantam beberapa titik di Damaskus, termasuk kawasan sekitar istana kepresidenan dan kompleks Kementerian Pertahanan.
Kementerian Kesehatan Suriah menyebut sedikitnya tiga orang tewas dan 34 lainnya luka-luka akibat serangan tersebut.
Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mendesak Damaskus agar “membiarkan Druze di Sweida” dan memperingatkan akan melakukan “serangan yang lebih menyakitkan” jika pasukan pemerintah tidak segera mundur.
Menanggapi eskalasi tersebut, Kementerian Luar Negeri Suriah mengecam serangan Israel sebagai “eskalasi berbahaya”, sementara militer Israel berdalih tindakannya dilakukan dengan penuh “kehati-hatian dan tanggung jawab”.
Dalam upaya meredakan ketegangan, Suriah pada 16 Juli kembali mengumumkan gencatan senjata total dan segera menghentikan seluruh operasi militer di Sweida.
Pemerintah juga membentuk komite bersama yang terdiri atas perwakilan negara dan pemimpin spiritual Druze untuk memantau pelaksanaan kesepakatan.
Namun, seorang koresponden AFP di Sweida melaporkan suara tembakan masih terdengar meski gencatan senjata telah diumumkan.
Dalam tayangan televisi pemerintah, salah satu pemimpin rohani Druze, Sheikh Youssef Jarboua, membacakan 10 poin kesepakatan, termasuk klausul integrasi penuh Sweida ke dalam pemerintahan pusat Suriah.
Sebelumnya, wilayah Druze ini sebagian besar dikuasai kelompok bersenjata komunitas minoritas tersebut.
Konflik kali ini disebut sebagai kekerasan sektarian terburuk di Suriah sejak pertempuran serupa meletus pada April dan Mei lalu, yang juga menewaskan lebih dari 100 orang.
Ketegangan awal dipicu penculikan seorang pedagang sayur Druze oleh kelompok Badui, memantik bentrok berkepanjangan.
AS melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengungkapkan keprihatinan mendalam atas serangan Israel dan mendesak semua pihak untuk menahan diri.
“Kami meminta Suriah menarik pasukannya agar semua pihak bisa meredakan ketegangan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS.
Rubio kemudian mengumumkan di platform X bahwa semua pihak telah sepakat melakukan langkah-langkah konkrit guna mengakhiri kekerasan.
“Kami berharap seluruh pihak melaksanakan komitmen yang telah mereka buat,” ujarnya tanpa merinci isi kesepakatan tersebut.(*)
Editor : Thomas Dwi Priyandoko